Putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming diseret atau dituduh terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial Kementerian Sosial. Beredar pula Tagar #tangkapanakpaklurah bermunculan. Gibran pun menjawab isu tersebut usai melakukan blusukan di kawasan Banyuagung, Kecamatan Banjarsari. Calon walikota Solo mutu mengaku siap ditangkap jika terbukti bersalah.
Dari apa yang dituduhkan itu, patut dicari kebenaran dari tuduhan itu. Lihatlah bagaimana begitu herannya tuduhan itu berkembang dan tak bisa dipertanggungjawabkan. Sangat mungkin ada kesannya tuduhan itu hoax dan tak bisa dipertanggungjawabkan.
Kalau memang benar Gibran terlibat, maka laporkan saja kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar beliau diperiksa dan diproses hukum jika benar-benar terlibat. Jika tidak terlibat maka yang memberikan informasi itu harus segera ditangkap karena menyebar hoax yang begitu indah.
Oleh karena itu, alangkah baiknya, informasi ini ditanggapi secara serius oleh kita dan pihak kepolisian dan KPK. Seorang Gibran sudah terus terang tidak terlibat dalam korupsi itu. Sebab itulah, patut diusut tuntas dan jangan dibiarkan jadi konsumsi publik makin memanjang.
Sudah saatnya kita berbicara dengan punya data dan fakta. Atau laporkan ke pihak berwajib agar masalah itu segera ditindak dan diselesaikan. Tagar-tagar yang beredar berkaitan dengan Gibran harus segera dihentikan karena belum ada bukti yang nyata dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
Ayo kita biasakan untuk memberi informasi yang valid. Jika informasi itu berkaitan dengan hukum, maka lakukanlah laporan kepada pihak berwajib agar segera diproses hukum secara terbuka dan berkeadilan.
Jangan sampai beredarnya tagar tersebut makin ramai dan makin memanjang malah merusak citra seorang Gibran. Kita tak mau juga hal itu dilakukan karena telah merusak nama baik seseorang.
Jika ingin tegas maka lakukan saja tanpa ada larangan maupun intervensi lainnya. Setiap masalah hukum maka diselesaikan dengan hukum bukan dengan politik ataupun politisasi.
Sebagai sebuah bangsa kita diminta menjunjung tinggi hukum sebagai panglima. Tidak ada pilih kasih terhadap proses hukum yang ada. Jadi, dengan alasan itulah kita bebas melaporkan siapa saja yang dinilai terlibat dalam hukum, bukan malah berkoar-koar atau menyebar informasi buruk tentang orang tersebut.