Menyoal DPRD DKI Walk Out Saat PSI Membacakan Pandangan Umum

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaluddin melakukan aksi walk out atau meninggalkan ruang rapat paripurna saat perwakilan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan membacakan pandangan umum. Ia menjelaskan, aksi itu dilakukan lantaran sikap inkonsistensi PSI terkait Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI 2021 atau Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Seluruh anggota DPRD lain meninggalkan ruang rapat terkecuali fraksi PSI. Kejadian ini tentu sangat aneh. Biasanya walk out kalau kita lihat terjadi bukan saat anggota lainnya sedang berpidato, tetapi ketika ada produk Undang-undang yang tidak disepakati oleh semua anggota.

Kali ini terjadi walk out karena penilaian tidak inkonsistensi terhadap RKT DPRD DKI 2021. Tentu hal seperti ini seakan-akan tidak menghargai hak berpendapat dan berbicara dari fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta.

Tindakan-tindakan seperti ini tidak patut dicontoh oleh kita karena seharusnya anggota DPRD sebagai wakil rakyat di daerah bisa mencontohkan bagaimana berdemokrasi dengan baik tanpa harus melukai perasaan seseorang.

Meski penilaian itu tidak inkonsisten tapi bukan dengan cara lari dari ruang sidang dan membiarkan PSI mendengar dan berpidato mengenai pandangan mereka. Itu tidak santun sebenarnya.

Tolong pihak wakil rakyat lebih banyak menghargai satu dengan lainnya. Mereka sama-sama wakil rakyat yang diberikan wewenang untuk membuat peraturan daerah, pengawasan dan penyerap aspirasi publik. Alangkah baiknya berikan contoh yang baik dan benar sehingga tidak ada kecewa dan terluka serta memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat kita.

Sangat mengherankan ketika seseorang hendak berbicara langsung ditinggalkan begitu saja. Sama halnya seperti pribadi kita masing-masing ketika hendak berbicara tetapi dicuekin atau tidak diperhatikan, pasti akan marah.

Jadi, perlu menghargai pandangan PSI terhadap sebuah kebijakan maupun peraturan. Jangan menilai dari inkonsistensinya karena berdasarkan pandangan pribadi semata. Tapi lihat nilai dan pesan dari pandangan atau pidato itu.

Semoga saja hal seperti ini tidak terjadi lagi. Hanya untuk mendengarkan saja kita tak bisa, bagaimana mau mengaplikasikan sebuah kebijakan itu?. Ini harus jadi perhatian kita bersama.