Setelah tertangkapnya dua menteri kabinet Indonesia Maju yakni mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara membuat banyak desakan untuk dilaksanakan reshuffle kabinet. Kali ini partai Demokrat mendesak agar reshuffle dilakukan secepat mungkin. Hinca Panjaitan sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat juga mengatakan kita darurat Covid-19. Kemensos itu kementerian terdepan urusan sosial. Sekarang pincang total. Masih nunggu apalagi? (detik.com, 11/12).
Apa alasannya?
Alasan yang disampaikan oleh Hinca Panjaitan karena sedang dalam darurat Covid-19 dan Kemensos sangat dibutuhkan sebagai garda terdepan urusan sosial. Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan kemungkinan reshuffle dilakukan tanggal 23 Desember 2020.
Dari kedua pernyataan tersebut, penulis ingin menyampaikan bahwa semua itu urusan dari Presiden Jokowi sebagai pemegang tertinggi dari pemerintahan dan hak prerogatif Presiden melakukan reshuffle kapanpun. Jadi, kita tidak punya alasan untuk mendesak sesuatu hal karena kekuasaan tertinggi atas menteri ada di tangan Presiden.
Jadi, alangkah baiknya kita menunggu sekaligus melihat situasi politik saat ini daripada sibuk mengurusi reshuffle. Pengganti sementara dua menteri yang ditangkap KPK tersebut sudah ditunjuk Presiden Jokowi. Jadi, kita tak perlu resah dan gelisah mendesak reshuffle.
Kita fokus saja dulu dalam penanganan Covid-19 yang belum usai. Kita pasti bisa dan kita akan bisa melawan Pandemi Covid-19 jika terus bersama dan bersatu melawan. Masalah pergantian menteri urusan Presiden Jokowi. Jika ada partai politik ingin kursi menteri segera, silahkan saja mendekati Presiden atau berkoalisi dengan Presiden Jokowi sekarang juga.
Penulis sendiri tidak terlalu memikirkan reshuffle itu karena pemerintahan masih berjalan saja dengan penggantian sementara dua menteri yang ditangkap tersebut.
Rakyat pun pasti tidak terlalu mengurusi reshuffle kabinet itu, hanya politisi saja yang mengurusi dan mendesak segera reshuffle. Rakyat sekarang masih kecewa dan sedih karena hak mereka mendapat bantuan sosial harus diserap atau dipotong oleh menteri yang bertugas untuk itu. Para nelayan juga sedih karena ada korupsi di wilayah kementerian Kelautan dan Perikanan.
Jadi, harapan rakyat adalah agar menteri baru yang menggantikan dua menteri yang sudah ditangkap KPK adalah mereka yang jujur dan berintegritas.