Lihat ke Halaman Asli

Juan Manullang

Penulis Lepas

Menyoal Syarat Berdialog Antara Habib Rizieq dan Pemerintah: Bebaskan Ba'asyir hingga Bahar Smith

Diperbarui: 12 November 2020   10:13

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sumber: AP/Achmad Ibrahim

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab meminta pemerintah membebaskan para ulama dan tokoh masyarakat yang menurutnya mendapat tindakan kriminalisasi rezim saat ini. Hal itu sebagai syarat dialog maupun rekonsiliasi yang ditawarkan Rizieq kepada pemerintah.

Dalam kanal Youtube Front TV, Rizieq menyampaikan bebaskan dulu para habaib, bebaskan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir yang sudah sepuh, Habib Bahar buka Smith, bebaskan Syahganda Nainggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat (CNN Indonesia.com, 12/11).

Apa yang disampaikan Habib Rizieq tersebut patut dipersoalkan. Bagaimana mungkin syarat dialog maupun rekonsiliasi harus dengan membebaskan oknum yang diduga melakukan sebuah pelanggaran maupun kejahatan.

Jujur saja, apa yang disampaikan beliau itu tidak berdasar dan telah menabrak hukum yang berlaku. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai panglima. Kalau hukum seperti diintervensi maka kita harus melawan.

Pihak kepolisian sudah pasti tidak sembarangan dalam bertindak. Pasti ada bukti dan fakta yang terungkap terkait kasus yang menimpa beberapa ulama dan pihak lainnya. Jadi, Pemerintah harus tetap berjalan pada proses hukum yang ada.

Tak masuk akal dialog dilakukan dengan syarat pembebasan oknum yang diduga melakukan pelanggaran maupun kejahatan. Itu sama saja pemerintah mengingkari aturan hukum yang ada. 

Jika syaratnya seperti itu lebih baik tidak perlu berdialog. Pada intinya, ketika ada aksi-aksi demonstrasi maupun revolusi yang membuat ketidaknyamanan dan kegaduhan maka pemerintah harus hadir memberikan efek jera. 

Pemerintah harus berjalan pada aturan hukum yang ada. Agar masyarakat bisa tertib dan mengetahui apa sebenarnya tugas dan tanggungjawab mereka sebagai sebuah bangsa.

Pemerintah pun jangan arogan dan bertindak sewenang-wenang. Tetap pada bukti yang valid, tetap pada fakta yang ada. Itulah yang harus dipegang oleh pemerintah.

Pemerintah pun harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Jangan juga menimbulkan kontroversi yang dapat menaikkan emosi masyarakat secara luas. Saatnya kita berbenah terus menerus agar semakin baik kedepannya.

Jika ingin rekonsiliasi dan berdialog, alangkah baiknya kita bersama-sama membersihkan hati dan pikiran pada satu tujuan yaitu kebaikan. Jangan pernah melakukan intervensi terhadap hukum yang berlaku tetapi pegang erat hukum sebagai pemberi keamanan, pemberi kenyamanan dan menciptakan rasa tenang dan damai.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline