Litbang Kompas dan Kepuasan Publik terhadap Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Hari ini tepat setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin setelah dilantik. Litbang Kompas merilis survei dengan hasil lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin.

Survei Litbang Kompas dilakukan lewat telepon pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota/kabupaten di 34 provinsi. Jumlah responden ditentukan secara proporsional dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,3 persen.

Bila dikelompokkan, berarti ada 45,2 persen responden yang puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf dan 52,5 persen tidak puas.

Dari hasil Litbang Kompas tersebut berarti satu tahun ini pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin perlu perbaikan di tahun keduanya. Tentu banyak permasalahan apalagi ditambah Pandemi Covid-19 yang benar-benar membuat rakyat menderita. Untuk cari duit buat makan makin susah dan Pandemi sampai sekarang belum berakhir juga.

Ditambah lagi, pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang sangat menimbulkan emosi publik tersebut pasti menjadi pukulan telak penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini.

Pemerintah harus bisa menerima dengan lapang dada hasil survei ini sebagai bentuk pembenahan lebih baik ke depannya. Komunikasi publik yang baru-baru ini dipermasalahkan oleh Presiden Jokowi dapat dibenahi agar tidak adanya disinformasi kepada rakyat. Itu akan jadi bahaya tentunya buat pemerintah.

Masyarakat sekarang sedang berada pada dua masalah besar yaitu penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan juga Pandemi Covid-19. Dua masalah ini bagi rakyat sangat berat sehingga kepercayaan publik itu menurun kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan itu harus dibenahi.

Kita tahu bahwa pemerintah harus mabuk bagian paling besar mengatasi Pandemi Covid-19 dan memastikan bahwa UU Cipta Kerja atau Omnibus Law bisa mensejahterakan rakyat. Kalau tidak maka kepuasan dan kepercayaan publik akan terus menurun.

Kritik kepada pemerintah sebagai check of balance harus terus dilakukan agar pemerintahan berjalan makin baik dan makin makin lurus demibl kepentingan rakyat. Bagaimanapun kritik kita harus bisa dengan santun dan penuh data dan fakta yang tepat agar tidak ada masalah hukum lanjutan yang terjadi.

Tetapi, meski tingkat kepuasan publik menurun terhadap pemerintah. Kita sebagai rakyat Indonesia terus mendukung dan mendorong pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan demi kebaikan bersama.