Selama masa Pandemi Covid-19 ini yang menjadi bulan-bulanan kritik adalah pemerintah pusat, selanjutnya disusul pemerintah daerah. Begitu kasihan bila kita lihat pemerintah pusat kita terutama Presiden Jokowi dan Pak Terawan Agus Putranto sebagai Menkes selalu dicecar kritikan, bahkan seorang Terawan baru-baru ini viral karena dinantikan seorang Najwa Shihab di sebuah bangku kosong untuk hadir di acara Mata Najwa untuk berbincang seputar Pandemi Covid-19.
Padahal, sebenarnya kritik keras tersebut tidak bisa hanya kepada pemerintah pusat saja, tetapi kepada seluruh bangsa Indonesia pun hal itu perlu dilakukan. Karena, kerja keras menangani Pandemi Covid-19 harus diikuti dan dibantu oleh masyarakat sebagai elemen yang menghuni sebuah negara.
Kali ini, menarik mencermati pernyataan Fadli Zon meminta agar Presiden Jokowi merenungi tentang Inkonsistensi kebijakan-kebijakan pemerintah di tengah Pandemi Covid-19 yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan rakyat.
"Inkonsistensi kebijakan kesehatan, politik, ekonomi dll di era Pandemi hanya menimbulkan ketidakpercayaan rakyat. Lalu dunia pun tak percaya kita serius tangani Covid-19. Pak Jokowi mohon direnungkan, kata-kata tak mencerminkan perbuatan di lapangan, sungguh berbeda," kata Fadli melalui akun Twitter-nya @fadlizon, 4/10 via Sindonews.com.
Sebenarnya, bukan hanya Presiden Jokowi yang merenung tapi kita juga perlu merenung apalagi para calon kepala daerah yang berkampanye dengan mengundang banyak massa perlu merenung bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak diperbolehkan maupun mengancam keselamatan rakyat.
Sangat disayangkan sekali, pemerintah pusat disalahkan tapi para pasangan calon yang bertarung di pilkada serentak yang berbuat ulah. Ini tidak adil sebenarnya.
Karena itulah, ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan harus diberlakukan. Tidak ada pilih kasih terhadap hukuman pelanggar protokol kesehatan.
Pemerintah bukan hanya merenung untuk bagaimana menangani Pandemi Covid-19 dengan baik dan selesai tapi merenung untuk melakukan tindakan tegas bagi pelanggar protokol kesehatan.
Jika tidak, pemerintah pusat terutama Presiden Jokowi yang dibully, diserang dan dicaci netizen maupun oknum masyarakat di media sosial dan media lainnya. Para politisi di luar pemerintah pun akan gencar menyerang dan menyantap segala kekurangan dari pemerintah dalam proses penanganan Covid-19.
Ada benarnya apa yang dikatakan Fadli Zon tersebut agar pemerintah merenung untuk menerapkan sistem penanganan yang baik dan sistem penegakan hukum yang baik selama Pandemi ini. Sekaligus mengajak masyarakat dan politisi kita juga merenung bahwa mereka juga berperan penting menyelesaikan masalah Pandemi Covid-19 bersama-sama.