Bagaimana kita mau bebas dari Pandemi Covid-19 bila masyarakat saja masih tidak patuh protokol kesehatan. Lihatlah gambar diatas sebagai contoh kepatuhan masyarakat masih lemah terhadap protokol kesehatan.
Gambar di atas adalah masyarakat yang berkerumun menyaksikan konser dangdut di Tegal, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Wasmad Edi Susilo nekat menggelar konser dangdut meski dalam kondisi Pandemi Covid-19.
Konser tersebut digelar untuk memeriahkan acara pernikahan dan khitanan anaknya di Lapangan Tegal Selatan pada Rabu 23/9/2020 malam. Dipantau oleh Kompas.com, warga yang menonton pergelaran musik dangdut tersebut tak mengindahkan protokol kesehatan.
Melihat kondisi itu, dimana pemerintah dan aparat terkait lainnya?. Mengapa tidak melakukan aksi pembubaran atau sanksi bagi DPRD tersebut? Ketika sudah ramai seperti itu sudah pasti aparat keamanan akan kesulitan membubarkannya. Bahkan tak berani membubarkannya.
Seperti dikatakan Kapolsek Tegal Selatan Kompol Joeharno bahwa mereka tidak berani membubarkan mengingat dari Polsek tidak mempunyai kekuatan yang signifikan. Alasan kedua, tidak elok rasanya kami naik panggung menghentikan paksa.
Dari keterangan itu, kita mau bicara apalagi?. Masih bersikeraskah pemerintah untuk tidak menunda pilkada serentak tahun ini?. Kalau dikatakan akan menegakkan aturan protokol kesehatan di setiap daerah yang menggelar pilkada, maka kita sulit memercayainya karena pasti akan ada pelanggaran protokol kesehatan.
Lihat saja konser dangdut di Tegal tersebut, pemerintah mau jawab apa?. Ketegasan itu tidak bisa diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Daerah di Indonesia itu sangat luas. Himbauan dari pusat masih sering dilanggar. Karena itu, wajar kalau banyak ormas, tokoh agama, politisi dan tokoh nasional lainnya mengajak pemerintah tunda saja dulu pilkada sampai situasi membaik atau tingkat penyebaran Covid-19 makin sedikit atau sampai vaksin ditemukan dulu.
Lagipula, tidak ada ruginya menunda sejenak pilkada. Menunda pilkada bukan sampai bertahun-tahun. Tapi hanya beberapa bulan sampai vaksin ditemukan dan sampai penyebaran makin minim.
Penolakan pilkada bukan karena ada unsur politik tapi untuk kebaikan dan kesehatan rakyat. Sanksi tegas itu sulit diterapkan di Indonesia karena bangsa kita banyak yang melawan atau ngeyel pada pemerintah.
Baru-baru ini diberitakan Wakil Ketua DPRD Tegal itu meminta maaf kepada masyarakat melalui media. Harapannya, tidak hanya dimaafkan tapi beri sanksi juga agar dapat dimengerti dan dipahami aturan dan himbauan dari pemerintah. Kita ingin kejadian ini tidak dianggap sepele tapi hal yang serius.
Buktikanlah bahwa pemerintah itu benar-benar tegas tidak hanya pada rakyat tetapi juga pada pejabat daerah maupun kepala daerah yang melanggar himbauan pemerintah untuk ketat protokol kesehatan. Jangan takut pemerintah pusat kita demi kebaikan bersama.