Sangat pantas bila banyak orang berkeinginan agar pilkada serentak tahun ini ditunda saja karena akan banyak massa atau masyarakat pendukung tidak mematuhi protokol kesehatan.
Buktinya, berdasarkan pantauan CNN Indonesia.com, puluhan massa beratribut dukungan pada paslon Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa (KSP-Danang) di pilkada Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah berada di sekitar lokasi acara Rapat Pleno KPU Sleman sejak awal acara, Kamis, 23/9.
Di Kepri juga terjadi hal yang sama dimana ratusan orang pendukung tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepri yang tak ikut masuk ruangan tetap berkerumun, berfoto dan meneriakkan nama masing-masing kandidat pilkada saat berada di ruang tunggu para tamu.
Kedua kejadian tersebut tentu meyakinkan kita bahwa sebenarnya pilkada serentak dapat menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19. Tak bisa dipungkiri bahwa penyebaran akan terjadi. Jadi, pantas bila banyak penolakan pilkada serentak bulan Desember tahun ini.
Sudah ada aturan tegas tapi tetap masih sulit untuk dipatuhi. Para pendukung lebih suka berkerumun mendukung pasangan calon pilihan mereka. Para pendukung sangat suka bila pasangan pilihan mereka menang dalam pilkada tahun ini, karena itu protokol kesehatan diabaikan.
Jika terus begini, mau bagaimana bangsa kita bisa sehat dan Indonesia tidak dilarang masuk ke negara lain?. Sungguh ini sesuatu yang sangat menyebalkan dan menyedihkan. Disuruh menjaga jarak dan pakai masker serta cuci tangan tapi masyarakatnya tidak mau, mereka tetap pada pendiriannya.
Pemerintah harus melihat fakta ini sebagai pelajaran berharga agar negara kita menjadi lebih baik. Banyak pihak menolak pilkada bulan Desember bukan karena ada unsur atau niatan politik tapi demi kesehatan dan keselamatan rakyat. Itu saja.
Dengan kenyataan ini, apakah pemerintah masih akan bersikeras menggelar pilkada di bulan Desember?. Apakah pemerintah bisa sangat tegas menindak pelanggar protokol kesehatan?.
Penulis yakin sangat sulit menindak mereka karena Indonesia sangat luas, pilkada serentak digelar di 270 daerah dimana belum tentu penegakan hukum tegas bisa dilakukan di semua daerah.
Saran terbaik yang pernah disampaikan seorang pengamat adalah pilkada lakukan di sebagian daerah zona hijau saja dulu, bagi yang zona merah tidak perlu dilakukan pilkada atau ditunda saja dulu.
Atau para pasangan calon tidak perlu berkampanye secara tatap muka tapi melalui virtual atau debat saja terus tanpa ada massa pendukung sebagai bentuk kampanye mereka. Saran itu sepertinya akan lebih baik mencegah klaster baru. Dan tahap pemungutan suara bisa dilakukan dengan disediakan banyaknya TPS dan hanya diperbolehkan puluhan orang mencoblos disana.