Mengenai pilkada serentak yang dikabarkan akan digelar tanggal 9 Desember 2020 di tengah Pandemi, maka Habib Rizieq, FPI, PA 212 dan GNPF menyerukan maklumat yang berisikan:
1. Menyerukan untuk dilakukan penundaan dan menghentikan seluruh rangkaian/tahapan proses pilkada maut 2020 yang telah terbukti menjadi sebab mobilisasi massa dan menjadi klaster penyebaran Covid-19.
2. Menuntut tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman Covid-19 melalui kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat jelata.
3. Menyerukan kepada segenap pengurus, simpatisan pada khususnya dan seluruh umat Islam Indonesia pada umumnya untuk TIDAK TERLIBAT dalam seluruh rangkaian/pentahapan proses PILKADA MAUT 2020.
Atas dasar maklumat tersebut merupakan bentuk sikap dari organisasi keagamaan tersebut menyuarakan penolakan terhadap pilkada serentak di tengah Pandemi. Tidak masalah juga, karena itu adalah hak berpendapat seluruh anak bangsa yang dilindungi konstitusi.
Lebih dari itu, harapan banyak masyarakat juga agar pilkada ditunda saja dulu menunggu situasi terkendali di mana tingkat penyebaran makin minim dan vaksin Covid-19 ditemukan. Semua itu masukam yang bagus untuk pemerintah karena nyawa manusia lebih diutamakan dari soal politik dan ekonomi.
Bisa kita cermati bahwa maksud baik sebenarnya dari PBNU, Muhammadiyah, partai politik, FPI dan organisasi keagamaan lainnya agar pilkada ditunda saja dulu. Itu tentu kita hormati.
Persoalannya sekarang, semoga atas maklumat penolakan pilkada di tengah Pandemi tidak dimaknai lain oleh masyarakat yang tergabung dalam organisasi keagamaan tersebut. Dimaknai lain maksudnya adalah tidak menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Tidak menimbulkan konflik dengan pengerahan massa untuk mendesak pemerintah menunda pilkada.
Itu tidak kita inginkan karena di masa sulit ini jangan lagi memperkeruh suasana dengan konflik dan perpecahan. Maklumat itu suara dari Habib Rizieq, FPI, PA 212 dan GNPF yang dihormati tapi tidak jadi konflik di masyarakat.
Meski pemerintah bersikeras akan menggelar pilkada di tengah Pandemi, alangkah baiknya tidak keluar kata-kata kasar, kebencian dan fitnah dari masyarakat kepada pemerintah mengenai pilkada di tengah Pandemi. Itu akan membuat suasana makin kacau.
Tidak menutup kemungkinan, masyarakat berspekulasi negatif kepada pemerintah, mengapa pilkada tetap digelar tanggal 9 Desember 2020.