PSBB DKI Jakarta yang diberlakukan sejak Senin 14 September 2020 lalu menuai pro kontra di kalangan politisi, pemerintah dan masyarakat. Kali ini, Presiden Jokowi menanggapi perihal pemberlakuan PSBB DKI Jakarta tersebut.
Jokowi meminta kepala daerah tak serta merta memberlakukan PSBB ketat. Ia menyarankan kepala daerah agar mengedepankan pembatasan sosial berskala mikro atau lokal.
"Strategi intervensi berskala lokal penting sekali untuk dilakukan, baik itu manajemen intervensi di skala lokal dan komunitas sehingga jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, kabupaten," kata Jokowi lewat kanal Youtube Sekretariat Presiden dilansir dari Kompas.com, 15/9.
Apa yang disampaikan Pak Jokowi tersebut artinya adalah agar menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi. Itulah yang penulis tuliskan juga beberapa hari lalu bahwa ekonomi dan kesehatan benar-benar satu kesatuan utuh.
Meski diterapkan PSBB tapi usaha-usaha kecil maupun besar tetap bisa berjalan. Misalnya, menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dalam proses berjualan dan memesan barang atau produk pakai via online saja, bukan langsung konsumen turun ke lapangan.
Itulah sebenarnya menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi. Tidak ada yang terpuruk. Meski ada PSBB tapi tetap pergerakan ekonomi berjalan.
Kalau boleh, dipetakan juga mana zona yang merah, hitam maupun hijau di wilayah DKI Jakarta. Bagaimana daerah zona merah bisa lebih diperketat lagi protokol kesehatan, tidak dibiarkan masyarakat beramai-ramai, berkumpul di suatu tempat dan bila zona hijau pergerakan ekonomi lebih berjalan dengan tetap pakai masker, jaga jarak dan kesehatan.
Paling penting koordinasi antara daerah dan pusat semakin kuat dan tidak ambil keputusan pribadi semata saja. Kalau boleh, setiap harinya pemerintah DKI Jakarta memberi informasi perkembangan setiap hari penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.
Anies Baswedan selaku Gubernur bisa menjelaskan bagaimana perkembangan Penanganan kesehatan dan ekonomi di DKI Jakarta kepada pemerintah agar koordinasi berjalan baik sehingga tidak ada salah paham, salah informasi dan lainnya.
Ada pula yang penting agar pemerintah daerah dan pusat tidak saling silang pendapat dan tidak berdebat melulu tapi bisa saling bersinergi. Dan, penting juga tidak mengeluarkan diksi-diksi yang kontroversi dan sulit dimengerti oleh masyarakat.
Karena dengan diksi yang kontroversi dapat membuat kegaduhan di tubuh bangsa dan negara ini sehingga masalah tidak pernah terselesaikan.