Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menetapkan akan memberlakukan PSBB secara ketat seperti awal-awal masuknya virus Corona ke Indonesia.
Dikabarkan PSBB itu akan diberlakukan sejak tanggal 14 September 2020. Hal itu diambil Anies karena tingkat kematian, keterisian rumah sakit, baik tempat tidur isolasi maupun ICU semakin tinggi dan menunjukkan DKI berada dalam kondisi darurat.
Namun, atas pemberlakuan PSBB itu, Arif Poyuono berkomentar,"Anies sudah layak di non-aktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," kata Arief Poyuono dilansir netralnews.com,10/9.
Karena adanya komentar atau kritikan dari Poyuono, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin berkomentar,"Sehingga Arief Poyuono itu harus diberi sanksi tegas pemecatan dari partai Gerindra karena komen komennya merugikan partai Gerindra sendiri dan jelas mengadu domba anak bangsa," pungkas Novel dilansir dari netralnews.com.
Atas pernyataan Novel Bamukmin tersebut, sangat tidak beralasannya meminta Gerindra memecat Poyuono. Apa benar Gerindra akan memecatnya?. Penulis yakin tidak. Apa salahnya mengkritik pemerintah daerah seperti Anies Baswedan?, meski wakil Anies Baswedan adalah kader Gerindra.
Bagaimana dengan Prabowo Subianto yang sudah berada di pemerintahan tapi Fadli Zon yang merupakan anggota Prabowo sering mengkritik Jokowi dalam hal ini pemerintah?.
Tapi, tidak ada yang berkata pecat Fadli Zon. Oleh karena itu, tak perlu marah karena kritik datang ke Anies. Sebagai seorang pemimpin kritikan itu bagus.
Emangnya Novel Bamukmin punya kuasa apa menyuruh Gerindra untuk memecat Poyouno?. Kita harus bisa menerima segala dinamika politik di Indonesia, baik itu kritik maupun serangan terhadap pemerintah.
Hal itu sudah sering kita lihat dan alami dan menjadi hal biasa. Selama ini Presiden Jokowi banyak mengalami serangan terhadap sistem pemerintahannya bahkan sampai pribadinya, tapi beliau tidak terlalu mengambil pusing dan menggerakkan kekuasaannya membungkam oknum yang menyerangnya.
Sebab itu, tidak ada juga alasan tepat untuk memecat Poyouno terhadap pernyataannya tersebut. Inilah sebuah birokrasi dan pemerintahan yang tak bisa bebas dari kritik pedas.
Banyak memang yang pro kontra dengan kebijakan Anies Baswedan tersebut, tapi tidak perlu dibawa kehati atau baper. Anggaplah itu sebagai keindahan dari demokrasi kita saat ini.