Pada beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan mengenai risalah politisi senior Amien Rais yang isinya meminta Jokowi mundur.
Berkaitan dengan itu pula, ada pernyataan mengejutkan dari seorang pengamat hukum tata negara Refly Harun yang menyampaikan kalau demonstrasi menuntut Jokowi mundur bukan makar.
"Kalau misalnya ada demonstrasi sekedar meminta presiden bertanggungjawab dan mundur, itu tidak bisa dikatakan makar. Itu adalah aspirasi dalam alam demokratis, kata Refly dilansir dari Sindonews, 31/8.
Keliru
Apa yang disampaikan Refly tersebut bagi penulis sangat keliru. Persoalannya, demonstrasi menuntut presiden mundur dari jabatannya sama saja dengan mendesak dan membuat keonaran di masyarakat.
Justru hal itu dapat membuat pertikaian antar kubu yang satu dengan kubu yang lain. Apa alasannya menuntut Presiden mundur sedangkan kesalahan Presiden tidak sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945.
Kalau menuntut mundur karena perspektif pribadi bahwa Presiden gagal menyelamatkan rakyat dari Pandemi, terjadi krisis ekonomi dan adanya isu-isu Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bagi penulis sangat tidak berdasar.
Terlalu politis sekali bila demonstrasi karena melihat kegagalan pemerintah dari perspektif pribadi saja. Itu sama saja dengan upaya pemakzulan Presiden atau makar.
Jelas sekali bahwa untuk menurunkan Presiden itu ada tahapan atau mekanismenya di DPR dan MPR serta harus ada poin-poin yang dilanggar Presiden sesuai Pasal 7A UUD 1945. Kalau tidak, maka jangan berdemonstrasi dengan tuntutan agar Presiden mundur.
Kita heran dengan pendapat Refly Harun tersebut. Sejak bergabung dengan KAMI seorang Refly tampak vokal sekali kepada pemerintah layaknya seorang politisi.
Padahal sebenarnya beliau tahu mekanisme menyuruh atau menuntut seorang Presiden mundur dari jabatannya.