Isu-isu reshuffle semakin menguat diperbincangkan. Sampai-sampai banyak juga partai politik menyodorkan nama menteri dari kader mereka agar masuk di pemerintahan.
Kali ini beredar nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat diisukan mengisi jajaran menteri kabinet Jokowi.
Akan tetapi, ada masukan dari Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai tak ada urgensi Presiden Jokowi menjadikan AHY menteri dalam kabinet reshuffle.
Menurut Yunarto, masuknya AHY justru akan dianggap reshuffle sebagai upaya menata koalisi, bukan menata kerja kabinet.
"Jadi antiklimaks," kata Yunarto dalam webinar'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?, dilansir dari Tempo.co, 4/7/2020.
Ini Alasannya
Alasan dari Yunarto itu sangatlah tepat karena menempa kabinet yang diperlukan saat ini bukan menempa koalisi. Kita sudah tahu bahwa Gerindra waktu pemilu 2019 adalah lawan politik Presiden Jokowi yang akhirnya masuk kabinet.
Kalau Demokrat, PAN, PKS masuk kabinet juga, jadi siapa pengkritik pemerintah?. Bagi penulis, sudah cukup Gerindra diajak masuk kabinet agar ada keseimbangan pemerintahan kedepan.
Alasan berikutnya menurut penulis bahwa lebih baik Presiden Jokowi menciptakan zaken kabinet dimana diisi para ahli atau profesional yang sudah teruji dan berintegritas.
Sebelum Presiden Jokowi dilantik di periode kedua, ada masukan agar Presiden membuat zaken kabinet di pemerintahannya. Tapi, hal itu sepertinya tidak dilakukan, berimbang atau lebih banyak dari partai politik yang jadi menteri.
Saran penulis, daripada memasukkan oposisi di pemerintahan, lebih baik memasukkan banyak para profesional atau ahli kedalam kabinet atau zaken kabinet.