Anggota DPR yang berada di parlemen atau di gedung DPR RI saat ini harus bijaksana dengan namanya kritik. Apalagi itu dari rakyat yang telah memilihmu. Pilihan rakyatlah yang mengantarkan para anggota DPR sampai bisa duduk di gedung DPR RI saat ini. Jadi, berterimakasihlah kepada rakyat.
Sebab itu, rasa terimakasih DPR tersebut dapat ditunjukkan dengan menepati janji politik kepada rakyat dan tidak anti kritik. Itu saja yang diharapkan rakyat.
Terkait itu, kritik dari Jurnalis Najwa Shihab bertajuk"Kepada Tuan dan Puan Anggota DPR yang Terhormat" yang mengucapkan begini,"Membahas UU yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga. Di tengah Pandemi, yang jatuh cinta saja berani menunda nikah. Ini kok DPR buru-buru banget seperti lagi kejar setoran?.
Lanjutnya, "Setiap tindakan dan keputusan di masa kritis mencerminkan prioritas. Atau memang inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami sekarang?, Imbuh dia dilansir dari Kompas.com, 5/5/2020.
Dengan pernyataan Najwa mendapat tanggapan dari Arteria Dahlan anggota DPR RI Fraksi PDIP Perjuangan yang meminta Najwa Shihab meminta maaf kepada DPR secara institusional atas kritik yang dilayangkan sebelumnya.
Tak perlu resah
Ada beberapa anggota DPR yang membalas pernyataan Najwa tersebut selain Arteria Dahlan. Namun demikian, tetaplah santai saja dengan kritikan itu.
Seorang Najwa tidak menyebutkan nama dan tidak menyerang salah satu anggota DPR yang ada di parlemen. Kritik Najwa mengarah ke semua anggota DPR, jadi tak perlu resah dan membalas dengan emosi atau gairah tingkat tinggi agar Najwa terdesak.
Wajar kalau Najwa Shihab berkomentar dan mengkritik. UUD 1945 menjamin setiap rakyat berhak mengeluarkan pendapat dan aspirasinya. Artinya, biarkan rakyat mengkritik pemerintah, DPR dan pejabat daerah lainnya agar adanya keseimbangan di pemerintahan sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik.
Jelas kok Najwa berkata apa adanya. Toh memang anggota DPR sedang membahas RUU (Rancangan Undang-undang), seperti Cipta Kerja, Pemasyarakatan dan RKUHP yang belum selesai di DPR pada masa Pandemi Covid-19 ini.
Disaat Presiden, Menteri dan kepala daerah sibuk membahas dan bertindak cara penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19, malah DPR mau membahas RUU. Itu nanti saja. Masih banyak waktu untuk itu. Ikut saja DPR melakukan kreasi dan inovasi bagaimana cara jitu menangani Pandemi ini.