Berita mengenai pelarangan ibadah Natal di daerah Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung masih hangat diberitakan saat ini. Sungguh ini merupakan berita yang sangat mengkhawatirkan di hari sukacita Natal ini.
Saya pernah menuliskan bahwa pelarangan ibadah Natal di beberapa daerah Sumatera Barat tersebut sudah diklarifikasi bagaimana sebenarnya kronologisnya, namun sepertinya klarifikasi itu tidak dapat ditolerir karena sampai saat ini isu pelarangan Natal semakin jelas memang terjadi.
Betapa tidak, intelektual muda Nahdlatul Ulama Zuhairi Misrawi atau disapa Gus Mis mengaku prihatin dengan maraknya intoleransi di Indonesia.
Dilansir dari mediaindonesia.com, 23/12/2019, Presiden Jokowi menurut Gus Mis tidak turun tangan merespons aksi intoleran dengan semua kekuatan yang dimiliki negara.
Hal itu terkait pula dengan polemik pelarangan Natal di dua kabupaten Sumatera Barat tersebut.
Tidak sepenuhnya menyalahkan Jokowi
Kasus intoleransi yang menjadi perbincangan hangat saat ini tidak serta merta dilimpahkan ke Pak Jokowi. Kita dorong saja beliau untuk memberikan arahan kepada penegak hukum yang ada untuk mencegah aksi intoleran tersebut.
Namanya intoleransi berasal dari manusia itu sendiri. Intoleransi ini terjadi karena pemahaman sebagian atau oknum masyarakat kurang kental dan kuat mengenai makna dan nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Masyarakat yang intoleran adalah masyarakat yang tidak suka agama yang ada melaksanakan ibadahnya dengan penuh kedamaian dan kegembiraan.
Maka, sebenarnya Pak Jokowi hanya bisa memerintahkan saja penegak hukum untuk menindak kasus Intoleran yang ada.
Selanjutnya, diminta masyarakat itu sendiri mengerti dan paham arti dari Pancasila sebagai pedoman hidup, pandangan hidup dan sebagai dasar negara agar tidak bersikap dan bertindak intoleran.
Kita harus akui bahwa Presiden Jokowi maupun pemerintah meminta atau menghimbau aparat kepolisian untuk mencegah adanya kasus intoleran di daerah yang ada di Indonesia. Mencegah adanya gangguan dan teror saat perayaan Natal.