Setiap kota/kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat pastinya menginginkan agar sebuah daerah itu ramah terhadap lingkungannya, terutama terhadap air. Hal itu karena air sebagai sumber kehidupan yang tak bisa terpisahkan dari makhluk hidup. Tanpa air, maka kita tak akan bisa melanjutkan kehidupan.
Maka dari itu, kampanye ramah terhadap lingkungan terutama air patut dikuatkan. Dalam hal ini, saya ingin memberikan sedikit masukan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kota ramah air.
Mengambil dari sebuah data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan buruknya kualitas air di Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian Bappenas, 96 persen air perkotaan dalam kondisi tercemar berat. Contohnya, 13 sungai di Jakarta memiliki kandungan air yang buruk bila dikonsumsi.
Salah satu penyebab sanitasi di pemukiman yang tidak memadai. Di sisi lain, ketersediaan air baku di Jakarta saat ini berkurang hingga 4 meter kubik per detik. Adapun cakupan pelayanan air bersih perusahaan air minum daerah hanya 55 persen. Padahal kebutuhan air untuk dikonsumsi terus meningkat (Kompas.com, 1/2/2018).
Sanitasi buruk itu akibat dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS). BABS ini mengakibatkan pencemaran air dan sungai. Jika dibiarkan BABS, maka akan tumbuh bakteri Escherichia coli penyebab diare yang terdapat pada tinja manusia. Indonesia merugi rata-rata 6,3 miliar dollar AS setiap tahun karena turunnya produktivitas masyarakat akibat penyakit infeksi yang ditularkan melalui air tercemar kotoran manusia.
Pada anak balita, terkena diare dapat menyebabkan kematian. Diare berulang dan cacingan akan mengganggu pertumbuhan fisik dan otak dengan akibat anak tumbuh pendek (stunting).
Begitu berbahayanya ketika sanitasi buruk di Jakarta dan di Indonesia. Sebab itu harus ada upaya pencegahan yang dilakukan, dengan cara memperbaiki Sanitasi tersebut.
Perbaikan itu tentu kita harapkan dari pemerintah daerah maupun pusat secara nasional agar pemerataan tercipta demi kebaikan bersama.
Saran saya mulai dari sekarang pemerintah provinsi DKI Jakarta harus membuka mata dan melihat kondisi kualitas air yang buruk. Tidak serta merta hanya berfokus pada pencemaran air melalui sampah, tetapi lihatlah bahwa air di Jakarta tercemar akibat BABS tersebut.
Pemprov DKI harus turun ke lapangan melihat kondisi sanitasi tiap-tiap rumah di Jakarta. Apakah sudah baik atau masih buruk. Kalau masih buruk, silahkan untuk diperbaiki Pemprov DKI demi kepentingan rakyat.
Sesudah sanitasi baik, langkah selanjutnya adalah menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuang kotoran lagi ke sungai. Sadarkan masyarakat bahwa mereka harus menjaga kualitas air. Dilarang keras masyarakat mengotori air maupun sungai.