Sindiran Keras JK terhadap Massa Aksi di MK

Ramai pemberitaan saat ini bahwa akan ada aksi damai bertajuk kawal sidang MK pada tanggal 27 Juni mendatang. Aksi itu disinyalir sebagai bentuk halalbihalal. Namun tak logis bila halalbihalal di depan gedung MK. Aksi itu tentu akan mengganggu aktivitas dari pengunjung sidang maupun orang yang beraktivitas melewati jalan di depan gedung MK.

Terkait itu, wakil Presiden Jusuf Kalla buka suara atas aksi yang bertajuk halalbihalal itu. JK mengatakan kalau halalbihalal semestinya di masjid. Kalau mau halalbihalal maunya di tempat yang pantas bukan didepan gedung MK. Jika halalbihalal itu dibarengi dengan demo, maka akan menciderai halalbihalal itu sendiri (cnnindonesia.com, 25/6).

Benar dan sangat benar apa yang dikatakan Pak JK tersebut. Tidak pernah terjadi dan dikenal halalbihalal di depan gedung MK dengan aksi damai. Tidak ada relevansinya. Maka, sangat tak layak bila halalbihalal yang merupakan spirit keagamaan dicampuradukkan dengan aksi damai. Malah yang terjadi aksi itu sebagai bentuk intervensi dan meresahkan rakyat.

Bukan tidak mungkin akan ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk buat ricuh. Sayang sekali!!. Kapolri Tito Karnavian pun sudah menghimbau agar tidak diberi izin menggelar aksi itu. Lagian, untuk apa aksi damai, toh juga tinggal pembacaan putusan. Toh juga para majelis hakim sudah menentukan isi putusan tersebut.

Jadi, saya berpikiran seperti sensasi saja aksi itu. Sungguh tak masuk ke logika kita. Tidak ada relevansinya. Apapun alasannya sudah tak dibutuhkan aksi tersebut. Apalagi yang mau diaspirasikan dan disuarakan?. Toh juga Pilpres sudah selesai dan setiap pihak sudah diberi ruang untuk mengeluarkan uneg-uneg dalam bentuk dalil gugatan.

Tolonglah agak sedikit rasional. Jangan mencoba melakukan tindakan yang tidak perlu. Takutnya, akan memperkeruh suasana yang ada. Sudahilah semuanya. Belajarlah dari masa lampau. Jangan terulang lagi.

Sindiran keras dari Pak JK itu harusnya jadi pukulan telak bagi massa yang akan menggelar aksi. Harusnya mereka paham dan mengurungkan niat untuk melakukan aksi. Saatnya kita berpikir untuk kemajuan bangsa bukan menyuarakan aspirasi lagi.

Tak  ada yang mampu menjamin bahwa aksi tidak akan ditumpangi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Bisa jadi oknum pengacau atau perusuh datang dan memprovokasi massa aksi. Sudah jangan membuat aksi sebelum keburukan datang lagi. Dengarkan pemimpin kita bersuara dan laksanakan perintah. Jangan membangkang dan melawan.

Negara ini bukan hanya negara massa aksi, tetapi negara seluruh bangsa Indonesia, jadi jangan membuat tindakan yang tidak perlu atau tidak relevan. Pikirkan matang-matang sebelum bertindak agar kita semakin aman dan damai.

Salam Kompasianer!!