Sungguh mengherankan melihat gaya berpolitik dari capres Prabowo Subianto akhir-akhir ini. Bayangkan saja, beliau menolak hasil rekapitulasi khusus Pilpres tahun ini. Alasannya karena dicurigai banyaknya kecurangan yang terjadi. Akan tetapi, kalau kita melihat itu hanya omong kosong belaka. Kalau ada kecurangan mengapa tidak melaporkan pada Bawaslu saja?.
Mengapa harus berkoar-koar di ruang publik seperti meyakinkan rakyat bahwa pemilu ini benar-benar buruk?. Ini yang tak masuk logika. Kalau mau menguji itu, ranah hukum adalah tempat yang pas menguji ucapan Prabowo dkk, jadi gunakan hukum tersebut. Akan tetapi, mengapa kok masih saja ribut dan merasa menang?.
Kalau tidak senang hasil pemilu yang akan diumumkan KPU, ya gugat saja ke Mahkamah Konstitusi. Ini malah menggelorakan people power yang tidak ada gunanya dan manfaatnya. Hanya akan membuat kita gaduh dan terus bertengkar atas nama kedaulatan rakyat.
Sebenarnya, maunya Prabowo dkk apa? Mau merasakan kemenangan dengan cara yang gampang?. Mau menang tanpa melihat hasil suara rakyat atau maunya langsung saja dilantik menjadi Presiden?.Itu bukan konstitusional namanya. Itu suka-suka dan seenaknya saja.
Saya pribadi tak tahu apa maunya beliau dan timnya. Mereka mau berkuasa, tetapi tidak punya kemampuan untuk menang. Jadi, kalau begitu untuk apa berambisi atau bermimpi berkuasa?.
Sadarlah
Dalam kesempatan ini, saya ingin mengatakan bahwa capres Prabowo dan cawapres Sandiaga Uno harus sadar bahwa hasil Pilpres adalah suara rakyat. Ada adagium mengatakan "Suara rakyat adalah suara Tuhan". Jadi, apa yang dipilih rakyat adalah suara Tuhan. Karena itu, dengarkan suara Tuhan, siapapun yang menang nanti di tanggal 22 Mei. Tidak perlu memberontak. Kalau memberontak, maka Tuhan telah diberontak.
Kalau begitu dosa akan bertambah dan kita pun akan kisruh. Para pengamat maupun pakar hukum tata negara sudah memberikan saran bahwa bagi pihak yang menolak, ataupun tidak terima hasil pemilu, maka orang tersebut harus menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah diberi kewenangan dalam hal memeriksa dan memutuskan hasil sengketa pemilu maupun pilkada. Jadi, ruangnya sudah jelas sebenarnya.
Oleh karena itu, jangan ada makar maupun people power yang disuarakan tersebut. Jika tak percaya lagi dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan dalam hal memutus hasil sengketa pemilu, maka gawat sudah.
Jadi, siapa yang dipercayai oleh Prabowo dan juga tim?, kalau suara rakyat adalah suara Tuhan tidak dipercaya. Mahkamah Konstitusi pun tidak dipercayai. Jadi, maunya apa?. Mau memainkan hukum rimba dengan adu otot?. Tentu bukan itu yang kita mau.
Maka, sadarlah bahwa meski kalah, harus berbesar hati melihat capres lawannya menang. Meski Prabowo menang, maka Jokowi juga akan berbesar hati begitupun sebaliknya kalau Jokowi menang, maka Prabowo harus berbesar hati menerimanya. Siap menang dan siap kalah itulah kunci dari sebuah kompetisi. Jangan pernah lari dari hal tersebut.