Waspadai Pemboikotan Pelantikan Kepala Daerah di Maluku Tengah

[caption id="attachment_203633" align="alignright" width="205" caption="(depdagri.co.id)"][/caption]

Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengesahkan Tuasikal Abua - Marlatu Leleury (TULUS) sebagai pemenang dalam Pilkada Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) 2012 putaran kedua dan Mendagri Gamawan Fauzi juga telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri tentang penetapan pasangan TULUS sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah periode 2012-2017 yang telah diterima Gubernur Maluku Karel A. Ralahalu pada Senin (3/9) pagi ini, maka waktu pelaksanaan pelantikan kepala daerah Kabupaten Malteng hanya tinggal menunggu hasil koordinasi Gubernur Maluku bersama DPRD Maluku Tengah.

Namun bagi Koalisi Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD) urusan pelanggaran hak berdemokrasi di Pilkada Malteng belum tuntas dan kiranya rencana pelantikan harus diboikot. MPD akan menggelar aksi penolakan pelantikan di kantor Gubernur Maluku dengan tujuan agar pelantikan bupati terpilih segera dibatalkan.

“Kita akan menggelar aksi hari rabu (5/9) besok menolak pelantikan,” tegas koordinator Koalisi MPD Umar Ohorella.

Menurutnya, selama proses pilkada yang berlangsung di Kabupaten Maluku Tengah, ada banyak nilai demokrasi  yang telah dilanggar. Sehingga Bupati terpilih versi MK harus mempertanggungjawabkan hal tersebut dengan moral.

Dalam hal, ini aparat keamanan harus mewaspadai aksi yang akan dilakukan oleh massa Koalisi MPD yang dikhawatirkan akan bertindak anarkis demi gagalnya pelantikan kepala daerah di Kabupaten Malteng sesuai dengan pesan dari sponsornya. Sementara itu, warga masyarakat di Kabupaten Malteng diharapkan tidak terpancing oleh berbagai isu provokatif yang hanya akan mendatangkan kerugian semua pihak.

Kita semua berharap pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah terpilih berjalan aman dan damai, demi keberlanjutan pembangunan di kabupaten Pamahanunusa ini.