Laporan khusus Pemerintah RMS (Republik Maluku Selatan) di pengasingan, Belanda yang diunggah pada tanggal 31 Maret 2014 lalu di websitenya merupakan pembohongan publik yang paling ‘bodoh’ sepanjang jaman. Bagaimana tidak, dalam laporan tersebut diterangkan bahwa Delegasi RMS ke PBB di Geneva untuk menyampaikan pelanggaran HAM oleh Republik Indonesia (12-14 maret 2014).
[caption id="attachment_319574" align="aligncenter" width="640" caption="republikmalukuselatan.nl"][/caption]
Padahal kita semua mengetahui kedatangan delegasi tersebut untuk memenuhi undangan dari UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization) yang menggelar side event tentang “Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia” dengan menggundang beberapa perwakilan dari organisasi separatis lainnya, seperti ASNLF dan Republik Papua Barat.
UNPO itu bukanlah salah satu lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, walau keberadaan side event itu di Geneva, tempat dimana gedung PBB berdiri, namun bukan berarti penyelenggaraan kegiatan tersebut merepresentasikan organisasi dunia seperti PBB.
Ilustrasinya hampir mirip dengan orang tua yang menyewa gedung balai desa untuk menggelar pernikahan anaknya, setelah terjadi ‘deal’ antara orang tua dengan pihak pengelola gedung maka digelarlah acara pernikahan tersebut. Namun, si anak dengan angkuhnya sesumbar kepada para tamu undangan yang hadir dengan mengatakan bahwa orang tua mereka adalah seorang kepala desa.
Pemerintah RMS di pengasingan juga telah melakukan sesumbar ‘tingkat dewa’ dalam laporan khususnya, sehingga memperlihatkan kebodohan dalam pelaporannya kepada para pendukung dan simpatisan RMS yang telah menyetorkan sejumlah uang untuk membiayai keberangkatan delegasinya ke Geneva. Seharusnya mereka (Pemerintah RMS) malu melaporkan sesuatu yang jauh dari kebenaran hanya untuk memperlihatkan upaya yang dilakukannya.
