Artikel kali ini akan membahas tentang persaingan usaha yang diperbolehkan. Hukum, sebagaimana sudah diketahui secara umum, pada esensinya selalu memiliki pengecualian, tidak lepas juga dengan ketentuan UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang kemudian disingkat sebagai UU anti monopoli.
Pengecualian diperbolehkannya perbuatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini diatur dalam Bab IX Ketentuan Lain-lain, pasal 50 dan pasal 51. Pasal 50 UU 5/1999 ini berbunyi:
"yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:
a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industry, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
e. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia; atau
g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau