Rencana Menteri Puan Maharani yang akan mendatangkan guru dari luar negeri cukup menyita perhatian para pendidik dari jenjang terbawah sampai perguruan tinggi. Berbagai diskusi muncul baik di dunia maya maupun dunia nyata.
Okelah. Saat ini dunia pendidikan memang belum maju seperti yang diharapkan. Akan tetapi impor guru yang diwacanakan oleh Puan Maharani juga tidak menjamin pendidikan yang berkualitas.
Jujur saja jika terjun langsung di lapangan pasti akan ditemukan banyak hal yang mengindikasikan kualitas pendidikan masih kurang. Namun kualitas pendidikan tak boleh hanya dibebankan kepada pihak guru dan sekolah. Keberhasilan pendidikan bukan sepenuhnya menjadi tugas mereka.
Keluarga, sekolah, masyarakat dan kebijakan pemerintah juga turut andil dalam menciptakan kualitas pendidikan yang baik. Karena kualitas pendidikan masih kurang maka ada hal yang masih harus dibenahi. Sistem pendidikan nasional Indonesia perlu dikaji ulang. Ketersediaan guru dengan status ASN mencukupi atau belum. Kurikulum sudah sesuai atau belum.
"Saat dunia pendidikan Indonesia harus menyelesaikan masalah guru honorer, muncul wacana untuk mengimpor atau mendatangkan guru dari luar negeri. "
Urusan ketersediaan guru PNS tahun 2018 mulai dipenuhi pemerintah. Ada seleksi CPNS setelah bertahun-tahun keluar kebijakan moratorium PNS. Ketika moratorium guru, kebutuhan akan guru PNS dibantu oleh guru honorer yang sampai saat ini nasibnya masih terkatung- katung. Kejelasan akan nasibnya masih menjadi perbincangan pro-kontra.
Nasib para guru honorer menjadi PR bagi pemerintah. Bagaimana solusinya masih ditunggu-tunggu para honorer tersebut. Di saat dunia pendidikan Indonesia harus menyelesaikan masalah guru honorer, muncul wacana untuk mengimpor atau mendatangkan guru dari luar negeri.
Gambar : radarbogor.id
Guru atau pendidik baik PNS maupun non PNS ---untuk sebutan honorer dan GTY--- banyak mengeluarkan opini mereka. Saya tertarik dari opini dari seorang Kepala Sekolah akan wacana impor guru tersebut. Beliau mempertanyakan empat hal kepada pemangku kebijakan jika akan mengimpor guru.Pertanyaan itu ada empat dan bisa mewakili pertanyaan dari guru lainnya. Beliau mempertanyakan, sudahkah pemangku kebijakan memikirkan keempat pertanyaan ini?
1. Apakah guru impor paham ideologi, visi bangsa dan budaya bangsa Indonesia? Hal ini penting untuk lebih mengarahkan karakter religius, nasionalis, mandiri, kegotongroyongan serta integritas anak didik. Jika tak terpenuhi tentang kemampuan akan visi, misi dan budaya bangsa, lebih baik maka jelas karakter yang terbentuk bukanlah karakter yang diharapkan lahir dari para anak didik.