Lihat ke Halaman Asli

Joni Daud

Wiraswasta

Dilema Bapak Pembangunan

Diperbarui: 22 September 2016   21:04

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Kompas.com edisi Kamis, 28 Januari 2016 menuliskan bahwa Soeharto adalah Bapak Pembangunan Orde Baru Indonesia. “Dia dianggap berhasil membangun Indonesua dari segi infrastruktur. Dan berbagai kebijakan dia ciptakan agar roda pembangunan terus berjalan. Konsep pembangunan Soeharto dilandaskan pada stabilitas dan kekuasaan yang kuat. Dengan begitu program pembangunan lima tahun terus berjalan.”

Atau pun ketika kita mencari dimesin pencari Google, dengan mengetik “Bapak Pembangunan” tentu kita akan menemukan bannyak sekali artikel tentang Bapak Soeharto selaku presiden kedua Indonesia masa Orde Baru. Selaku pengambil kebijakan utama dalam negeri, pemberian gelar Bapak Pembangunan bagi mantan presiden Indonesia kedua itu menuai pro dan kontra. Dan tentu kita mengambil pilihan tersebut apakah pro atau kontra.

Tapi disini saya tidak membahas Bapak Soeharto. Tapi yang ingin saya tekankan didalam tulisan ini adalah gelar dari “Bapak Pembangunan”.

Menurut Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam adalah tidak lazim jika seseorang memberikan gelar kepada dirinya sendiri. Bahkan Presiden Soeharto dianugerahi gelar tersebut melalui Tap MPR tahun 1983 memberi Gelar Bapak Pembangunan bagi Presiden Soeharto dengan pertimbangan lainnya.

Memberi Gelar Sendiri?

Pemberian gelar bagi diri sendiri sebenarnya cukup ironis bagi seorang penjabat publik, dan ternyata saya temui hal tersebut di daerah Bangka Belitung. Memberikan gelar Bapak Pembangunan di baliho Pilkada adalah hal yang memang sebenarnya patut dipertanyakan.

Darimana gelar tersebut berasal?

Apa yang telah ia perbuat sehingga menganugerahi diri sendiri dengan gelar tersebut?

Walaupun menerima Maha Karya Pembangunan dari Gubernur terdahulu, tapi belum tentu serta merta akan memberikan gelar Bapak Pembangunan dibawah namanya. Atau pemberian gelar lainnya yang memang terkesan aneh dan kurang pas.

Misalkan ketika pemimpin daerah sedang berkunjung kedaerah yang tidak dialiri listrik, dan memerintahkan PLN untuk segera mengaliri daerah tersebut dengan listrik tidak serta merta digelari dengan gelar Bapak Penerangan. Karena memang sudah menjadi tugas penjabat publik untuk melakukannya.

Profit Oriented dan Non-Profit Oriented

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline