Tahun berlalu, dan pemberitaan paling hot antara Tuan Ahok dan BPS selalu saja tentang angka kemiskinan, materinya tentang Ahok yang tidak setuju 'cara perhitungan kemiskinan' versi BPS. :)
Kengeyelan Tuan Gubernur ini, untuk yang baru tahu, biasanya akan dikait-kaitkan dengan laporan kinerjanya. Turun bagus, naik jelek. Padahal, mau turun, mau naik, dia itu selalu protes kok. :D Lihatlah arsip pemberitaan tentang Ahok dan BPS.
BPS, dengan kepentingan keterbandingan antar wilayah, antar negara, mempertahankan untuk menentukan kesejahteraan berdasarkan garis kemiskinan makanan dan non makanan, penjelasan komplet bisa dituju di sini.
Rilis terakhir BPS menyatakan bahwa Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2016 sebesar 384,30 ribu orang (3,75 persen), dengan Garis Kemiskinan (GK) bulan Maret 2016 sebesar Rp 510.359
Ini maksudnya apa sih? Kalau konsumsi per orang (per kapita) di Jakarta tidak mencapai Rp 510.359 per bulannya, dia dikatakan miskin. Rumahtangga dengan 3 anggota rumahtangga (ayah, ibu, anak) dikatakan miskin jika konsumsinya tidak mencapai rP 1.531.077 per bulannya.
Apa sih yang di-ngeyelin Tuan Gubernur? Menurut Tuan Gubernur, kalau diadaptasi kira-kira begini, "Apa kamu bisa hidup layak dengan hanya Rp 510.359 per bulannya, padahal hasil perhitungan KHL 2016 untuk DKI mencapai 2,98 juta?" -upah minimum di DKI Jakarta pada 2016 ini mencapai 3,1 juta-
Apa lagi itu KHL? Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah dasar dalam penetapan Upah Minimum. Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan komponen-komponen pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang dibutuhkan oleh seorang pekerja lajang selama satu bulan.
Nah, logika Tuan Gubernur itu sederhananya gini: KHL itu standar kebutuhan hidup layak seorang pekerja lajang, itu saja mencapai 2.98jt. Itu supaya bisa dikatakan layak. Lalu kalau hanya 500rb per bulan, apa itu layak? Tuan Gubernur maunya, garis kemiskinan ditarik sampai KHL.
Angka kemiskinan naik drastis gakpapa (disarikan dari omongan dia dimana-mana), tapi dia cuma mau perduli pada warga yang ber-KTP DKI saja.
-sebagai warga negara yang ber-KTP DKI Jakarta saya mah bahagia-bahagia saja kalau Tuan Gubernur mau menjamin penduduk berKTP DKI Jakarta pengeluaran konsumsinya mencapai 2.98jt per kapita, berarti penghasilan dijamin di atas itu kan? Hihihi, sayang saya PNS Pusat euy, penghasilan yang nentuin Negara, bukan Tuan Gubernur :D-
Bertahun-tahun bukannya tidak jalan lho komunikasi antara BPS Prov DKI dan Tuan Gubernur. Tuan Gubernur itu tahu, mengerti, sudah dijelaskan, dari mana angka kemiskinan itu berasal. Bagaimana penghitungan KHL. Dan kalau untuk sekedar menarik garis kemiskinan ke arah KHL itu BPS bukannya tidak mampu, tinggal digeret aja garisnya :D ketemu angka berapa persennya, tapi itu tidak bisa dikatakan sebagai "penduduk miskin Jakarta", melainkan "penduduk yang di bawah KHL Jakarta" :)
Masalah lain muncul. Dia mau data by name by address, dan lagi-lagi harus ber-KTP DKI Jakarta. Hihihihi, dear Tuan Gubernur. Kan Anda sudah tahu, darimana data itu berasal. Dengan survey yang sama, request-mu ini tidak bisa dipenuhi.
Dugaan saya, kengenyelan Tuan Gubernur ini selesai setelah dia tahu, ada berapa sih sebenar-benarnya penduduk ber-KTP kan DKI Jakarta yang hidup di bawah kriteria KHL. Bukan masalah naik turunnya, karena Year on Year (dibandingkan dengan tahun lalu), toh turun.
Penduduk Miskin DKI Jakarta 5 semester terakhir
Maret 2014 (393,98 ribu orang atau 3,92 persen).
September 2014 sebesar 412,79 ribu orang (4,09 persen).
Maret 2015 sebesar 398,92 ribu orang (3,93 persen).
September 2015 sebesar 368,67 ribu orang (3,61 persen).
Maret 2016 sebesar 384,30 ribu orang (3,75 persen).
(sumber: ringkasan BRS BPS Prov DKI Jakarta)