Negara kita terkenal dengan keramahannya dan obyek wisata yang sangat indah di mata dunia, seperti Pulau Dewata, Bali.
Kebijakan negara kita yang membuka pintu selebar-lebarnya turis mancanegara demi meningkatkan perekonomian negara kita tentunya harus kita dukung, tetapi kadang kebijakan ini menimbulkan beberapa masalah yang perlu kita atasi. Beberapa hari ini kita mendengar banyak kasus terkait turis mancanegara yang agak meresahkan di Provinsi Bali.
Media sosial kita bersileweran berita terkait ini bahkan ada beberapa video yang viral dan menarik perhatian seperti beberapa turis mancanegara yang berkendara sepeda motor ugal-ugalan dan tidak memakai helm.
Belum lagi perilaku turis yang mungkin ada melakukan perbuatan melanggar ketertiban umum karena mabuk, tidak memiliki dokumen yang lengkap, dokumen yang sudah expired atau kadaluarsa, melakukan tindakan kriminal, melakukan kejahatan penjualan narkoba dan lain-lain.
Berkaca dari kegiatan ini, petugas keamanan, masyarakat atau warga setempat, petugas imigrasi, dan lain-lain harus hati-hati mengatasi kelakuan turis mancanagera yang sudah mulai meresahkan.
Penegakan peraturan yang sangat tegas sangat diperlukan untuk mengatasi turis mancanegara yang meresahkan karena disatu sisi negara kita sangat memerlukan kedatangan mereka (turis) dalam hal mendukung perekonomian negara kita.
Seperti apakah seharusnya mengatasi turis mancanegara yang meresahkan ini?
Pemerintah beserta seluruh perangkatnya harus tegas untuk mengatasi ini. Hal ini bisa dimulai dari pengecekan admnistrasi si turis di bandara (bisa juga ditambahin dengan wawancara singkat).
Titik awal mengatasi ini adalah di bandara dalam hal ini petugas imigrasi menjadi sangat sentral sebagai titik awak menyeleksi turis mancanagera yang akan melakukan wisata atau keperluan lain ke negara kita.
Setelah diseleksi ketat di bandara maupun di pelabuhan atau titik masuk suatu turis mancanegara, dilakukan juga pemeriksaan rutin para turis di tempat keramaian. Hal ini sangat penting dengan melibatkan instansi terkait seperti pemerintah provinsi atau kabupaten/kota melalui perangkat OPD-nya, petugas keamanan (polisi atau TNI) dan warga (RT/RW).