Indonesia adalah negeri yang memiliki luas wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratannya. Berdasarkan fakta yang kita ketahui ini, Indonesia sering disebut sebagai negara maritim. Struktur geografis dan oceanografis menunjukan lautan Indonesia mencakup 5,8 juta km2, yang terdiri dari perairan teritorial seluas 300 ribu km2 perairan dalam dan kepulauan seluas 2,8 juta km2 serta Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) seluas 2,7 juta km2 serta lebih dari 17.500 pulau. Berkaca dari hal ini, dapat kita ketahui potensi kekayaan laut Indonesia sangat tinggi.
Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut dan garis pantai yang panjang, dimana sektor maritim dan kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia dari berbagai aspek, seperti aspek ekonomi dan lingkungan, hukum dan keamanan serta sosial budayannya. Namun dalam pengolahannya dan perencanaannya, menurut saya masih kurang mendapat perhatian serius dalam dibanding dengan wilayah daratan. Hal ini terjadi karena persepsi masyarakat kita hanya memandang laut sebagai pemisah daratan bukan sebagai satu kesatuan yang membentuk Negara Indonesia menjadi Negara Maritim yang tidak hanya memiliki potensi kekayaan dari wilayah daratan tetapi juga wilayah laut.
Pemahaman tersebut yang memunculkan gagasan tentang tol laut, untuk menegaskan kembali Indonesia sebagai bangsa maritim. Tol Laut merupakan salah satu program yang disampaikan oleh Presiden Indonesia saat ini yaitu Joko Widodo. Dengan dicanangkannya program tersebut seakan-akan memberi angin segar untuk kebangkitan kemaritiman di Indonesia. Konsep tol laut perlu dikembangkan dan diimplementasikan agar transportasi laut menjadi backbone sistem transportasi multimoda Indonesia yang terintegrasi.
Latar belakang dari tol laut ini adalah adanya disparitas harga kebutuhan di Indonesia. Dimana harga kebutuhan untuk wilayah Indonesia Timur jauh lebih tinggi dibanding harga kebutuhan di wilayah Indonesia Barat. Tujuannya menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata. Nantinya akan ada kapal-kapal besar yang bolak-balik di laut Indonesia, sehingga biaya logistik menjadi murah. Itulah sebabnya, tol laut menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi untuk mengembangkan sektor kemaritiman. Salah satu faktor penunjangnya adalah kebutuhan akan pelabuhan laut dalam (deep sea port) untuk memberi jalan bagi kapal-kapal besar yang melintasi rute dari Sabang sampai Merauke. Sebuah jalur yang membentang sejauh 5.000 kilometer.
Tol laut memiliki konsep dengan adanya pelabuhan -- pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan (feeder). Pelabuhan utama akan menjadi tempat bersandarnya kapal -- kapal besar dan mendistribusikan logistik ke kapal -- kapal yang lebih kecil. Kapal ini selanjutnya akan menuju pelabuhan pengumpan (feeder) untuk mendistribusikan logistik menuju daerah -- daerah tertentu. Pelabuhan yang menjadi pelabuhan utama antara lain Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, dan Pelabuhan Sorong.
Melalui realisasi penyediaan tol laut diharapkan Indonesia dapat memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian dan pendistibusian logistik baik di kawasan regional ataupun internasional yang dimana keuntungan yang didapatkan dari berbagai bidang mulai dari ekonomi, keamanan bahkan politik. Keuntungan yang didapat antara lain penyetaraan ekonomi di wilayah barat Indonesia dan wilayah timur Indonesia sehingga tidak terjadi ketimpangan harga. Sejauh ini hal itu sudah terjadi dengan turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) di Wilayah Papua yang menjadi Rp, 6.000,- per liter dari yang sebelum -- sebelumnya tidak pernah sama.
Selain itu juga barang -- barang akan lebih mudah terdistribusi hingga pelosok dan memperlancar koneksi antar pulau. Dari segi keamanan, dengan adanya jalur transportasi aktif tiap harinya di perairan Indonesia, apalagi jika mengikut alur perbatasan, maka kemungkinan kapal yang masuk dapat dikurangi, bahkan mungkin kapal niaga pundapat dimanfaatkan oleh angkatan laut dalam pelayanan keamanan. Dari segi politik, tol laut akan mempersempit batasan - batasan antarpulau Indonesia.
Dalam implementasi Konsep Tol Laut di Indonesia terdapat beberapa kendala utama. Salah satu masalah penting adalah ketidakseimbangan arus muatan yang ada. Arus muatan dari Kawasan timur Indonesia ke barat sangat kurang dibandingkan dengan arus muatan kebalikannya, sehingga dikuatirkan kapal dalam tol laut akan kekurangan muatan dalam pelayaran dari arah timur. Berkaitan dengan ketidakseimbangan arus muatan antara barat dan timur, penyeimbangan arus muatan dilakukan dengan penentuan/pemisahan pintu ekspor/impor berdasarkan negara tujuan/asal. Dalam hal ini , pemerintah sebaiknya memberikan kebijakan untuk mendorong implementasi tol laut tersebut. Salah satu langkah awalnya dengan memberikan insentif kepada industri pelayaran sebagai kompensasi atas kerugian ketika arus muatan belum seimbang dalam penerapan diawal tol laut.
Permasalahan juga terdapat didalam penyediaan sarana tol laut itu sendiri. Infrastruktur yang tersedia pada pelabuhan Indonesia belum memadai, maka diperlukan modernisasi fasilitas dan peralatan bongkar muat pelabuhan strategis tol laut untuk meningkatkan produktifitas pelabuhan. Selain itu juga tol laut membutuhkan setidaknya 42 unit kapal berukuran 300 teus dan 15 unit kapal berukuran 1000 teus untuk memenuhi kebutuhan pelayaran. Inipun hanya memenuhi kebutuhan 1 rute dari Belawan -- Tanjung Priok -- Tanjung Perak -- Makassar -- Sorong -- Makassar -- Tanjung Perak -- Tanjung Priok -- Belawan dan belum termasuk kapal -- kapal kecil yang akan membawa logistik ke pelabuhan pengumpan.
Dengan kebutuhan kapal sebanyak ini, Indonesia baru memiliki 250 galangan yang 220 galangannya terletak di Indonesia bagian Barat. Pulau Jawa masih memuncaki jumlah galangan terbanyak dengan 92 galangan. Dengan tidak meratanya jumlah galangan, kapal -- kapal yang hendak melakukan docking akan kesulitan karena kurangnya fasilitas yang tersedia terutama di Indonesia Timur. Ini akan berimbas pada terhambatnya alur pelayaran yang berdampak besar pada lonjakan harga komoditi.
Dan terakhir mengutip dari apa yang diucapkan Presiden Jokowi bahwa Gagasan tol laut adalah upaya untuk mewujudkan Nawacita pertama yakni memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.