Tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun tanggal 18 Juni 2018 di perairan Danau Toba ternyata mengungkap banyak persoalan di sekitar Danau Toba/Sumatra Utara, dan kelihatannya Presiden Jokowi yang baik hati perlu turun tangan.
Daya tampung KM Sinar Bangun hanya sekitar 90 penumpang (bahkan menurut Menteri Perhubungan hanya layak mengangkut 40 orang) namun harian Kompas, 20 Juni 2018 menyatakan 200 penumpang yang hilang.
Masyarakat Tapanuli atau sekitar Danau Toba pasti bersyukur dengan inisiatif Presiden Jokowi untuk memajukan Pariwisata Danau Toba. Barangkali itu pulalah alasan keluarga yang tenggelam bersama KM Sinar Bangun itu: ikut mendukung program pemerintah untuk memajukan pariwisata Danau Toba.
Tapi apa yang terjadi saat ini? Setelah Presiden meresmikan bandara Silangit sebagai bandara internasional tahun 2017 lalu, pemerintah dan pihak lain di daerah belum siap. Ada delapan Bupati yang terkait dengan Danau Toba dan ada pula Badan Otorita Danau Toba di bawah Kementerian Pariwisata.
Gambar KM Sinar Bangun berdaya tampung sekitar 90 penumpang tapi dijejali dengan ratusan penumpang hingga tenggelam di perairan Danau Toba, dekat Tigaras tanggal 18 Juni 2018 (dokumentasi Anthon Sinaga).
Tapi mereka diam seribu bahasa ketika terjadi malapetaka 18 Juni yang menelan korban ratusan jiwa itu. Seolah mereka bersatu dalam paduan suara: "Bukan Salah Kami."
Bapak Presiden yang terhormat, berkenanlah membenahi kawasan Danau Toba itu. Jangan serahkan kepada gubernur Sumatra Utara yang gemar korupsi itu. Jangan pula berharap kepada para bupati yang hanya ingin menikmati kekuasaan itu saja.
Kasihan Pak rakyat di kawasan Danau Toba itu. Mungkin tidak semua bisa berenang dan tidak mengerti manfaat baju pelampung.
Tolonglah Pak. Kalau Pak Presiden tidak turun tangan akan muncul kecelakaan lain yang membawa korban banyak di Danau Toba.