Lihat ke Halaman Asli

Andri S. Sarosa

TERVERIFIKASI

Instruktur, Trainer, Konsultan Sistem Manajemen + Bapak yang bangga punya 5 Anak + 1 Istri

Plastik Berbayar, Sebuah Kebijakan ala Rokok

Diperbarui: 9 Februari 2016   18:18

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption caption="Foto: Ecocentric.co, KSR Univ. Brawijaya"][/caption]Sebanyak 17 kota akan ikut menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Bahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memastikan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar di semua usaha ritel baik minimarket hingga supermarket yang ada di Kota Depok, sejak Minggu (21/2/2016) mendatang’'.

Dengan kebijakan kantong plastik berbayar ini konsumen diharuskan membayar untuk setiap kantong plastik yang digunakan saat berbelanja.
"Semangat dan tujuan kebijakan ini adalah agar kita sama-sama mengurangi sampah plastik," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok, Wijayanto. "Jadi nanti setiap belanja, diharapkan warga membawa goodie bag dari rumah masing-masing. Sehingga sampah plastik yang sulit diurai akan berkurang jumlahnya secara umum."

Sedangkan menurut Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tuti Hendrawati Mintarsih, "Kita kurangi penggunaan kantong plastik dengan memaksa mereka membayar."

**

Dari sisi Pemerintah kebijakan yang dikeluarkan ini diklaim bertujuan mengurangi dan menekan jumlah sampah plastik yang beredar sehari-hari. Tapi dari sisi pegiat lingkungan amatir seperti saya, ini adalah kebijakan konyol.

Kenapa konyol?

Karena lagi-lagi Pemerintah secara arogan mengorbankan konsumen (baca: masyarakat) dengan cara membayar plastik yang digunakan tanpa memberi solusi alternatif pilihan. Tidak semua masyarakat paham kenapa sampah plastik berbahaya bagi lingkungan sekitar? Dan tentu tidak semua masyarakat paham, kenapa plastik yang tadinya gratis, sekarang harus bayar? Kemana nantinya dana yang dibayarkan oleh masyarakat? Siapa yang akan diuntungkan? Lagi-lagi akan timbul masalah baru.

**

Kebijakan ini sama dengan kebijakan Pemerintah terhadap rokok.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan macam-macam untuk mengurangi minat masyarakat terhadap rokok tapi Pemerintah tidak mempunyai solusi alternatif pilihan agar masyarakat berpaling dari rokok. Alhasil, segala kebijakan yang sudah dibuat menjadi mubazir dan tidak bisa mengurangi minat masyarakat terhadap rokok.

Kebijakan plastik berbayar ini, patut diduga, arahnya akan kesana. Akhirnya, bagi masyarakat bayar ya bayar tapi lingkungan tetap tercemar oleh plastik. Alhasil pengusaha plastik dan ritel serta minimarket kipas-kipas menikmati rejeki yang datangnya tidak diduga-duga.

**

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline