Pemprov DKI Jakarta bersama Kepolisian lagi-lagi terperosok kedalam lubang yang sama.
Baru sehari menerapkan aturan tilang razia uji emisi pada 1 November 2023 lalu, tiba-tiba Polisi memutuskan tilang uji emisi ditiadakan dengan alasan minimnya sosialisasi.
Kejadian yang sama pada gelaran tilang uji emisi yang pertama kali pada 1 September 2023, lalu kemudian tilang uji emisi dihentikan pada 11 September 2023. Serasa terperosok pada lubang yang sama ya.
***
Secara pribadi, saya termasuk yang tidak setuju dengan aturan tilang untuk kendaraan yang tidak lulus uji emisi sebab denda tilang yang cukup besar itu akan melayang dari pemiliknya sementara kendaraan tetap saja gagal lulus jika di uji ulang.
Saya sangat setuju apabila kendaraan yang gagal lulus uji emisi tersebut diberi kesempatan untuk diperbaiki sesuai standar uji emisi di bengkel yang berkompeten. Artinya uang yang seharusnya digunakan untuk denda, dipakai untuk biaya bengkel.
Apa sih yang harus dilakukan di bengkel?
- Service mesin dan tune up
- Ganti saringan udara dan saringan bensin
- Ganti oli dan filter oli
- Ganti spare part yang rusak
***
Agar ada kepedulian dari masyarakat pemilik kendaraan, ada baiknya dibuatkan aturan bahwa kendaraan yang gagal lulus uji emisi, wajib melakukan uji emisi ulang dalam kurun waktu 1 bulan misalnya. Jika gagal lagi barulah dikenakan tilang dan denda.
Ini merupakan win-win solution.
Pemilik kendaraan mendapatkan keuntungan dengan primanya kondisi emisi kendaraan dan Pemprov DKI mendapatkan keuntungan dengan berkurangnya polusi udara. Usaha Polisi menggelar razia uji emisipun tidak sia-sia.