Ini soal sederhana kok. Tentang cara pandang seseorang memahami dan memaknai amanah tugas maupun jabatannya.
Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Di daerah dipimpin Gubernur untuk tingkat propinsi serta walikota atau bupati untuk tingkatan daerah yang kedua. Hari ini, sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut, mereka masing-masing dipilih langsung oleh rakyatnya.
Pemilih walikota atau bupati di suatu daerah juga memilih Gubernur maupun Presidennya. Sementara pemilih Gubernur suatu propinsi belum tentu memilih Walikota atau Bupatinya karena masing-masing memang tak tinggal di daerah yang sama. Begitu pula pemilih Presiden. Sangat mungkin pemilih Joko Widodo sebagai Presiden kemarin tak ikut memilih Gubernur Papua karena yang bersangkutan warga Jakarta, misalnya.
Mereka masing-masing -- Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota -- dibantu sejumlah pejabat yang di-kasta-kan sesuai eselonnya. Di tingkat Nasional, Presiden dibantu sejumlah Menteri dan pejabat setingkatnya yang menduduki pucuk pimpinan lembaga-lembaga pemerintah non kementerian. Begitu juga Gubernur di level Propinsi maupun Bupati dan Walikota di level daerah tingkat II.
***
Jokowi memiliki konsep berfikir dan pandangan paripurna tentang keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dari berbagai media, kita semua bisa mengikuti latar belakang pemikiran sekaligus pesan yang disampaikannya, terkait tarif BBM satu harga, meski di pedalaman Papua sekalipun.
Penjelasannya yang sangat sederhana dan tanpa harus berbelit-belit, telah "menampar" siapapun pejabat yang terkait --- langsung maupun tidak --- soal kekeliruan cara fikir mereka selama ini sehingga harga BBM, semen, dan sebagainya di pedalaman negeri ini, berpuluh kali lipat dibanding pulau Jawa.
Hal itu tidak adil dan harus segera diakhiri, titik!
Lalu sejumlah langkah penting dan strategis dicanangkannya agar "terbuka" jalan yang dapat dilakoni bersama --- alias bergotong-royong --- mewujudkan tekad tersebut. Itulah yang melatar-belakangi gagasan tol laut dan pembangunan berbagai infrastruktur di luar pulau Jawa hari ini. Salah satu maksud yang sangat nyata di sana adalah agar ongkos logistik dan distribusi berbagai kebutuhan pokok itu dapat ditekan sedemikian rupa. Setidaknya mendekati angka keekonomian sehingga --- jika sementara waktu harus disubsidi pun --- biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Disamping itu tentu juga dimaksudkan untuk menarik minat dan gairah investasi dan pertumbuhan agar segalanya tak mesti berkumpul dan bergumul di pulau Jawa atau Sumatera.
***
Warga negara Indonesia, termasuk saya, yang selama ini berleha menikmati subsidi berbagai hal, harus malu dan menundukkan muka oleh cita-cita dan ajakan serius Joko Widodo tersebut. Kita memang tak bisa "menyalahkan" skala ekonomi yang dimiliki masyarakat pedalaman di pinggir Indonesia sana sehingga mereka harus menerima "nasib" untuk memperoleh harga eceran BBM, semen, dan lain-lain yang berlipat-lipat lebih mahal. Mengertikah Anda bahwa sebagian kemewahan yang kita nikmati selama ini --- mulai listrik, BBM, air minum, gas rumah tangga, ongkos pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya --- bersumber dari rezeki Negara yang sebagian (besar) diperoleh dari rantai ekonomi yang menggadaikan bumi mereka?