Indonesia: Membawa ASEAN Ke Masa Depan dengan Pemimpin Baru

Negara dirasa perlu untuk bergabung di organisasi regional karena organisasi regional menjadi wadah yang tepat dalam melakukan kerja sama antar negara-negara anggota. Adapun negara-negara anggota tersebut memiliki latar belakang yang kurang lebih sama sehingga mereka dapat bekerja sama dalam mewujudkan visi misi organisasi regional tersebut dan juga memenuhi national interestnya. Kelompok regional atau rezim dilihat sebagai faktor yang memacu power dan keamanan negara. 

Negara yang keamanannya dan kontirbusinya terhadap dunia lemah biasanya diekspektasikan untuk membentuk aliansi atau rezim demi menambah powernya. Sejarah dari Eropa, Amerika, dan sebagian Asia adalah contoh dari penggunaan power yang hegemoni dan kemampuan negara yang kuat untuk melatih kontribusi mereka di wilayah (regional) atau sistem interasional. Pada Asia sendiri, salah satu organisasi regional seperti ASEAN atau Associations of Southeast Asia Nation adalah contohnya.

 Namun sebelumnya memang sudah ada banyak organisasi regional di Asia Tenggara seperti Maphilindo, ASA, SEATO, ASPAC, atau SEAARC yang berakhir dengan tidak mencapai kesuksesannya yang sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah karena kurangnya organisasi yang berhasil membutuhkan banyak upaya di dalamnya dan negara-negara bersikap skeptis terhadap hal ini, namun sejak kemunculan ASEAN berdirinya tidak memunculkan banyak keraguan Dalam perspektif Indonesia, Asia Tenggara adalah wilayah yang dapat memenuhi kepentingan nasionalnya sehingga menjadi fokus bagi Indonesia. 

Kebijakan luar negeri Indonesia telah mengalami banyak perubahan, mulai dari "Konfrontasi" Sukarno dan Pemerintah Tata Dunia Baru milik Suharto hingga era demokratisasi Indonesia, yang menekankan pentingnya nilai-nilai demokratis yang lebih demokratis bagi ASEAN. Dengan memperluas keanggotaan ASEAN menjadi sepuluh negara, banyak perubahan politik terjadi di Asia Tenggara. Untuk menentukan peran penting yang dimainkan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN saat ini. 

Keterlibatan Indonesia dalam pengelolaan konflik hanya menunjukkan keinginan untuk menstabilkan ketegangan politik dan keamanan di wilayah tersebut, dan sebagai contoh negara maju dan mapan yang bertindak untuk menyelesaikan konflik di antara anggota mereka. Ini ditunjukkan oleh dua perselisihan besar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, ada konflik teritorial antara Thailand dan Kamboja pada tahun 2011 tentang candi Preah Vihear; kemudian ada masalah Laut China Selatan antara Republik Rakyat China dan beberapa negara anggota ASEAN.

 Dengan kembalinya kekuatan ekonomi dan transisi menuju demokrasi yang sukses, Indonesia kini siap untuk menjadi pemimpin ASEAN dengan membentuk berbagai organisasi yang sesuai dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Setelah Bali Concord I berhasil menghasilkan Treaty of Amity and Cooperation and Southeast Asia, Indonesia meminta peran lebih besar untuk Bali Concord II pada tahun 2003. 

Indonesia bercita-cita untuk membentuk komunitas keamanan Indonesia ASEAN untuk membuat kemajuan besar setelah krisis keuangan yang menghancurkan. "Draf Rencana Aksi untuk Komunitas Keamanan" menggambarkan visi tersebut, yang mencakup pembentukan komunitas keamanan yang terdiri dari pasukan penjaga perdamaian yang menjaga keamanan Asia Tenggara dan meningkatkan hak asasi manusia di wilayah tersebut. 

Meskipun Indonesia tidak berkomitmen untuk mewakili ASEAN di G20, Indonesia telah secara substansial mendukung keinginan negara-negara anggota ASEAN selama ini. Selama kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, terbukti bahwa Indonesia memainkan peran penting dalam meyakinkan para pemimpin ASEAN untuk menghadiri KTT G20 yang di mana hal ini akhirnya mendorong ASEAN untuk membentuk "Kelompok Kontak G-20 ASEAN", yang akan mengadakan pertemuan rutin sebelum KTT G20 untuk memperkuat posisi ASEAN.