Lihat ke Halaman Asli

Jhon Sitorus

TERVERIFIKASI

Pengamat Politik, Sepakbola, Kesehatan dan Ekonomi

Efesiensi DIPA 2020 dan Kartu Pra-Kerja SDM Unggul

Diperbarui: 16 November 2019   04:49

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) tahun 2020 kepada kementerian/lembaga dan seluruh gubernur. Penyerahan DIPA dilakukan di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/11/2019).(KOMPAS.com/Ihsanuddin)

Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada seluruh  kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada hari Kamis, 14 November 2019 di Istana Negara.

DIPA merupakan dokumen yang diperlukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan belanja. Dokumen ini menjadi acuan resmi untuk melakukan pengeluaran uang negara. 

Pemberian DIPA Tahun 2020 dilakukan oleh Jokowi secara simbolis kepada 12 kementerian dan lembaga. Jokowi juga menyerahkan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 ke pemerintah daerah.

Presiden Jokowi menekankan efektivitas dan efisiensi belanja dengan mengendalikan belanja barang dan jasa seperti untuk operasional, perjalanan dinas, honor, konsinyering, pembangunan gedung, mobil. 

Pada DIPA 2020, belanja barang mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2019, tak lupa juga penguatan antar instansi pemerintah agar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bisa berjalan dengan maksimal.

2 juta Kartu pra Kerja Pemerintah bertekad untuk menyiapkan ekosistem ketenagakerjaan melalui digitalisasi sistem. Ini sesuai dengan era digitalisasi atau revolusi industri 4.0. 

Presiden Joko Widodo memberikan DIPA anggaran tahun 2020 kepada Mendikbud, Nadiem Makarim. Sumber : pkpberdikari.id

Semua disiapkan secara digital yang terintegrasi dengan sektor yang lain. "Kedepan, semua terhubung secara digital. Sehingga peta ketenagakerjaan akan gamblang," jelas Sekjen Kemenaker Khairul Anwar dalam diskusi media FMB9 dengan tema "Efisiensi Pemanfaatan DIPA 2020", Kamis (14/11/2019).

Pemerintah akan menyiapkan kartu Pra Kerja sebanyak 2 juta kartu, dimana 1,5 juta tenaga kerja akan terhubung secara online dengan anggaran Rp 10 Triliun dan Januari tahun 2020 sudah siap untuk dilaksanakan. Dari dua juta kartu pra-kerja, sebanyak 500.000 di antaranya akan berbasis kartu.

Kartu ini tidak seperti bantuan pemerintah lainnya yang sifatnya satu arah. Artinya para pemegang kartu harus mengikuti serangkaian pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan bidangnya sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.

Data ini akan menampilkan semua hal, mulai dari sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja, lowongan kerja, hingga calon tenaga kerja yang memiliki skill untuk segera langsung dipakai perusahaan terkait. 

Dengan demikian, para pencari kerja tidak perlu lagi menunggu antrian untuk melamar pekerjaan, karena ada gayung bersambut disana.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline