Debat Capres Jilid I di perhelatan kontestasi Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menghadirkan sejumlah hal menarik yang patut disimak. Layaknya sepakbola, antuasiasme dari pada masyarakat sangat tinggi apalagi yang menjadi calon pilihan sama dengan 2014 lalu, dimana Jokowi bertarung kembali melawan Prabowo. Calon Presiden yang sama dengan karakter yang sama, tentu mayoritas pendukungnya juga sama.
Meski Jokowi kali ini didampingi oleh sang Kyai NU Ma'ruf Amin dan Prabowo yang diampingi oleh mantan wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno aroma pertarungan tetapkan bertemakan Jokowi vs Prabowo. Debat dipandu oleh sosok Legend dalam dunia infotainment, Ira Koesno dan Imam Priyono yang sarat pengalaman untuk memandu berbagai debat dan acara prestisius.
Sejak debat dimulai, ada hal kontras yang sangat membedakan antara pasangan Jokow -Amin dengan Prabowo- Sandiaga. Jokowi langsung menawarkan visi soal indoneia maju, dimana pasangan nomor urut 01 ini memberikan tawaran soal optimisme masa depan dan Indonesia yang berkeadilan.
Semakin modern sebuah negara, semakin baik penegakan hukum dan HAMnya. Jokowi selalu menitikberatkan permasalahan dan argumentasinya dari pembangunan kemajuan sebuah negara seperti yang selama ini telah konsisten dilakukannya.
Berbeda dengan Jokowi, Prabowo terkesan menawarkan pesimisme saat pembukaan debat. Prabowo hanya sekedar menggambarkan bagaimana keprihatinannya terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi di Indonesia secara abstrak tanpa memberikan penjelasan lebih dalam secara lebih konkret. Beruntung, ada Sandiaga yang terkesan santai dan elegan dalam menambah setiap kekurangan pernyataan Prabowo sehingga mengurangi inefesiensi dalam berargumen tentang tema yang diberikan terlebih dahulu.
Pada sesi berikutnya, Jokowi kemudian menambahkan soal tingkat korupsi yang semakin menurun karena birokrasi yang semakin efesien (sesuai dengan yang ditawarkan oleh Sandiaga sebelumnya).
Pentingnya harmonisasi regulasi dengan menggabungkan fungsi legislasi disemua badan seperti kementerian, kepolisian, serta badan terkait lainnya yang dikontrol langsung oleh Presiden secara satu pintu. Demikian juga dengan pembuatan Perda, Jokowi menekankan agar perda wajib dikonsultasikan ke pusat terlebih dahulu sehingga tercapai kesesuaian perintah dan arahan presiden secara langsung.
Saat Prabowo menyinggung soal penegakan hukum yang tebang pilih dan berkeadilan, Jokowi memberikan jawaban yang tegas bahwa penegakan hukum yang berkeadilan bukanlah merupakan pelanggaran HAM. Penegakan hukum yang berkeadilan justru merupakan upaya dalam melakukan perlindungan HAM dengan syarat harus sesuai dengan berbagai prosedur-prosedur hukum yang dilakukan.
Terbukti selama era pemerintahan Jokowi, Presiden asal Solo tersebut tidak pernah mengintervensi hukum. Jokowi sepenuhnya memberikan wewenang kepada seluruh pihak terkait seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan tugasnya.
Tak mau terlihat santai, Jokowi terlihat agak emosional saat menyinggung kejadian beberapawaktu lalu dimana Prabowo sempat mengadakan Konferensi Pers soal Ratna Sarumpaet yang disinyalir secara yakin dan sah telah digebukin dan menuntut keadilan hukum. Padahal, ratna Sarumpaet pada akhirnya mengakui kebohongan luar biasa yang diciptakannya.
Jokowi tampaknya sudah terlalu gerah dengan berbagai fitnah yang sengaja dibangun secara massif dan terstruktur oleh kubu Prabowo - Sandiaga. Secara tegas, Jokowi menekankan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jika ada masalah, semua pihak yang bersangkutan bisa melaporkan ke penegak hukum dan mendapatkan hak yang sama.