Lihat ke Halaman Asli

Jhon Mejer Purba

Mahasiswa Pasca Sarjana UI

Rakyat Vs Partai Politik

Diperbarui: 7 Desember 2020   15:38

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Foto Khusus : Tengah Pristanto Haloho, Penulis 

Pada akhirnya politik yang bersifat kepartaian akan tiba pada pascakebenaran (Post truth) atau dengan kata lain adalah politik pascafakta, politik tersebut lebih mengutamakan emosi dan keluar dari inti kebijakan. 

Situasi ini hadir karena harapan warga akan perbaikan atau perubahan yang lebih baik justru pupus ditangan partai-partai yang bermain dan tidak mempedulikan dengan keadaan dan kebenaran di lapangan, masyarakat yang hidup dalam kebohongan bukanlah lagi hal tabu. Karena kebohongan-kebohongan yang disebarkan pada kandidat-kandidat yang sudah “terkunci” oleh kekuatan partai politik. 

Fakta-fakta tersebut tidak bisa dikesampingkan, sehingga alternatif yang ditawarkan serta diperjuangakn oleh aktivitas 98 yang kemudian tertuang pada Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang pencalonan perseorangan. 

Hal ini adalah cerminan dari wajah demokrasi yang sesungguhnya, dimana setiap warga negara dapat mengekspresikan serta berkontribusi dalam politik kenegaraan tanpa melibatkan partai politik yang memiliki kecendrungan tidak baik walaupun tidak semua partai politik seperti itu.

Sejak awal kontestasi pilkada Simalungun sudah jelas terlihat ada 2 kekuatan besar yang bertarung. Pertama adalah kekuatan rakyat yang selama ini anti dan muak dengan partai politik. 

Kedua adalah kekuatan partai politik; hegemoni yang terbentuk selama ini mengkondisikan seolah-olah kekuasan tertinggi adalah milik kelompok mereka semata, mereka lupa padahal kekuasan tertinggi ada pada rakyat. Ini jelas berbahaya jika dipelihara terus menerus dan menjadi subur serta membudaya di kalangan masyarakat tanpa terkecuali di daerah Simalungun. 

Memang untuk mengembalikan kondisi ini bukan hal yang mudah, bagaimanapun ini jelas perlu kekuatan rakyat untuk melawan  dan meruntuhkan tembok raksasa yang selama ini sudah dibangun dengan dasar yang kuat oleh oligarki politik. 

Jalan terbaik yang harus ditempuh adalah harus masuk dan terlibat langsung dalam pertarungan. Hal inilah yang dilakukan dan diperjuangkan oleh salah satu calon kepala daerah di Simalungun. Jenderal (Purn) Maruli Wagner Damanik untuk Simalungun.

Pertanyaan besar mengapa harus WD ?

Sosok Jenderal (purn) Maruli Wagner Damanik adalah seorang pemimpin yang cukup jelas track recordnya di salah satu instansi negeri ini. Kemajuan beliau memilih bertarung maju di simalungun 1 adalah bentuk manisfestasi dari kegelisahan melihat kondisi Simalungun yang selama ini menjadi sorotan dan pusat perhatian karena kondisi simalungun yang stagnan dan cenderung tertinggal. Yang mengejutkan jalan yang dipilih adalah jalur perseorangan atau independen. 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline