Pendidikan merupakan faktor penting dalam setiap negara, salah satunya adalah mengentaskan diri dari kemiskinan, dengan kata lain menjadi jembatan penting agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup di masa depan. Pendidikan juga menjadi kunci pembangunan masyarakat, khususnya di bidang sumber daya manusia.
Namun sayangnya masih terdapat kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan di setiap daerah di Indonesia. Meskipun telah ada beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini, tantangan yang berkelanjutan masih membuat kesenjangan tersebut terus berlanjut. Contoh nyata, anak-anak di kota besar lebih mudah mendapatkan pendidikan yang baik. Dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dibandingkan dengan anak-anak di wilayah terpencil dan belum terjangkau.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim mengatakan, menjembatani kesenjangan tersebut merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam dunia Pendidikan dalam upaya mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh pada masa depan.
Faktor yang mempengaruhi kesenjangan Pendidikan yang masih terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pendistribusian atau akses. Akses terhadap pendidikan berkualitas masih terbatas di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan wilayah pedalaman. Infrastruktur pendidikan yang buruk membuat sulit bagi banyak anak untuk mengakses sekolah dengan mudah. Begitu juga dengan pembangunan belum merata yang akhirnya berpengaruh pada kualitas pendidikan di setiap daerah.
Selanjutnya, status ekonomi merupakan salah satu penyebab penting terjadinya ketimpangan pendidikan di Indonesia. Rumah tangga dengan status ekonomi rendah cenderung berpikir untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang lebih tinggi. Keluarga dengan pendapatan rendah sering kali sulit untuk menyediakan pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka. Ini meliputi biaya sekolah, seragam, buku, dan biaya-biaya terkait lainnya. Belum termasuk waktu orang tua yang habis untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak dapat mendampingi anak-anak mereka dalam pendidikan lebih lanjut.
Lagi-lagi menyangkut biaya, sarana dan prasarana sekolah turut berperan penting dalam proses pendidikan. Secara umum, keadaan ruang kelas di sekolah swasta yang notabenenya membutuhkan biaya lebih banyak, masih lebih baik dari pada sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2019/2020 rata-rata ruang kelas dengan kondisi baik di sekolah negeri hanya 19,78 persen, sisanya adalah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan sedang dan rusak berat. Pada sekolah swasta, hanya 30,11 persen ruang kelas dalam kondisi baik.
Tidak hanya dilihat dari kondisi ruang kelas, kecukupan antara ruang kelas yang tersedia dengan jumlah murid juga patut diperhitungkan. Hal ini pun diatur oleh Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Kenyataannya, masih ada rombongan belajar SD yang tidak memiliki kelas dan harus menumpang ruang kelas lain.
Selain itu terdapat beberapa permasalahan untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan, salah satunya adalah ketimpangan akses pendidikan, rendahnya proporsi guru dengan kualifikasi akademik S1/D4, dan distribusi guru yang tidak merata, sehingga menyebabkan rasio guru-murid yang rendah. Dan masih belum optimalnya pelayanan pelatihan karena terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan. Di tingkat SD, persentase guru layak Indonesia yakni 91,02 persen sementara di Papua ketinggalan jauh dengan persentase guru layak sebesar 67,93 persen. Padahal Sekolah Dasar merupakan langkah awal untuk membentuk kepribadian, moral, serta cara belajar anak.
Menjamin Pendidikan yang inklusif dan membuat setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk belajar adalah tujuan keempat dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ini menekankan bahwa pemerintah bertujuan untuk membuat proses pendidikan dapat diakses oleh semua bagian dari penduduk Indonesia.
Pendidikan yang bermutu dan berkeadilan merupakan modal peningkatan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Semakin banyak orang memiliki akses ke pendidikan, semakin besar peluang yang dimiliki Indonesia untuk mengatasi tantangan pembangunan utama seperti kemiskinan dan pengangguran.
Setiap lapis dari masyarakat dan bagian dari pemerintah sebaiknya tidak lepas tangan dan ikut bertanggungjawab untuk berjuang mengentaskan permasalahan ketimpangan Pendidikan yang dapat mengentaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan. Pemerintah daerah juga harus berkeadilan untuk memeratakan dana, serta pemerintah pusat berkewajiban melakukan pemantauan sejak pengaliran dana dari awal dan kelanjutan Pembangunan untuk akses pendidikan yang lebih baik bagi anak negeri.