Efisiensi Artikel Demokrasi dan Kematian Pakar dalam Proses Idealisasi Demokrasi Indonesia

Demokrasi ideal dalam menjalin check and balance serta kebebasan berpendapat untuk mengawasi pemerintahan. Namun, pada era disrupsi suara pakar seringkali dipinggirkan oleh opini populer dari media sosial. Pilpres 2024 menjadi contoh yang menunjukan bagaimana narasi influencer akan lebih dipercaya dibandingkan dengan narasi yang dilakukan oleh para ilmuwan. Fenomena “kematian pakar” menyebabkan terjadinya degradasi terhadap demokrasi Indonesia dari prinsip keilmuan dan moralitas. Perlunya penghargaan terhadap pakar agar demokrasi terus berada didalam posisi optimalnya.

            Dengan ini saya dapat simpulkan mengkritik realitas demokrasi di Indonesia saat ini, yang menurutnya telah meyimpang jauh dari idealitas demokrasi itu sendiri. Artikel ini menyoroti bahwa demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan berpendapat dan ruang untuk control public terhadap pemerintah justru mengalami “kematian pakar”. Fenomena ini terlihat dari menurunnya penghargaan terhadap kepakaran dan ilmu pengetahuan, yang digantikan oleh opini-opini populer dari influencer atau narasi media sosial yang tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang mendalam.

            Penulis juga menekankan pentingnya check and balances dalam demokrasi melalui peran lembaga-lembaga negara dan masyarakat sipil. Namun, ketika suara para pakar atau kaum cendekia yang merupakan fondasi keilmuan suatu bangsa tidak lagi dianggap penting, hal ini memperburuk kualitas demokrasi, seperti yang terjadi pada Pemilu 2024. Dalam konteks ini, suara akademisi dari berbagai universitas di Indonesia yang mengkritik penyimpangan demokrasi tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

            Pada akhirnya, artikel ini mengingatkan bahwa kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan mendengarkan dan menghargai kontribusi para pakar dan ilmuwan, yang bekerja berdasarkan riset dan keilmuan. Demokrasi yang berkeadaban harus dibangun di atas fondasi keilmuan yang kokoh, dengan memastikan suara pakar tetap memiliki tempat utama dalam pengambilan keputusan dan proses politik.