Sebagian besar masyarakat perdesaan mengandalkan hidupnya di sektor pertanian. Sektor pertanian dinilai tangguh ketika dihadapkan pada krisis moneter dibanding sektor lain. Demikian halnya dengan kondisi saat terjadi pandemi Covid-19, walaupun sektor pertanian terdampak, namun masih tergolong tangguh. Hal ini ditengarai dari sektor pertanian yang masih menunjukkan geliat ekonomi yang tumbuh positif, di tengah terpaan pandemi. Kondisi tersebut dimungkinkan karena sektor pertanian terbilang padat karya, mampu menyerap banyak tenaga kerja, sekaligus memberi dampak langsung terhadap masyarakat. Saat pandemi, penyediaan pangan masih jadi program utama Kementerian Pertanian yang tentunya dilakukan dengan memprioritaskan protokol kesehatan. Dengan potensi yang besar di sektor pertanian, kontribusi penyuluhan pertanian yang nyata diperlukan untuk mendukung program pemerintah di sektor pertanian.
Di samping itu, sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024, penyuluhan pertanian diharapkan mampu mendorong dan membantu petani mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Dalam sistem sosial keterkaitan antara modal manusia dan modal sosial diharapkan semakin adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis, sehingga akan menghasilkan energi sosial dengan budaya kreatif. Faktanya di lapangan terdapat kesenjangan antara kondisi riil dengan kondisi yang diharapkan, terlebih lagi pada situasi pandemi Covid-19. Tanda kegagalan pembangunan adalah rendahnya kapasitas petani dalam hal kemampuan manajemen, kemampuan meningkatkan skala usaha dan teknologi usaha tani yang menyebabkan produktivitas dan pendapatan petani menjadi rendah. Dalam masa pandemi Covid-19 hampir sebagian besar kegiatan pertanian dilakukan secara daring (online), menggunakan aplikasi WhatsApp group/telepon, layanan pesan pendek/Short Message Service (SMS), maupun media sosial lain. Pemanfaatan perangkat teknologi informasi dapat digunakan sebagai media untuk kegiatan pertanian dengan didukung oleh komunikasi personal. Selain sarana dan prasarana tersebut di atas, beberapa petani juga menggunakan beberapa alat lain untuk mendukung kegiatannya, seperti pH meter, peta singkap, sound system, leaflet, brosur, alat peraga, kamera, termasuk alat pelindung diri (APD). Pemerintah Pusat (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertanian) memiliki banyak program untuk membantu petani yang tidak berdaya ataupun kurang berdaya dan usaha kecil dan menengah dalam menjalankan usaha pertanian. Kementerian Pertanian dalam Upaya Pemberdayaan Petani pada Era Pandemi Covid-19. Pemerintah melaksanakan program stimulus bagi petani kecil yang terkena dampak pandemi Covid-19. Program stimulus berupa uang tunai dan input pertanian bagi 2,4 juta petani kecil (mengelola kurang dari 2 ha) dan petani yang terkena dampak krisis, besarnya stimulus adalah Rp600.000 per petani kecil. Dukungan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian berupa distribusi benih padi dan jagung gratis, pupuk bersubsidi, melanjutkan dukungan kepada petani melalui penyuluhan dan pemberdayaan pertanian, serta memastikan ketersediaan air untuk irigasi. Sumber informasi utama yang digunakan petani selama Covid-19 diperoleh dari teman/saudara/tetangga. Sebanyak 16% petani menyatakan bahwa ada gangguan dalam memperoleh informasi dari penyuluh swasta, dan penyuluh tidak lagi mengunjungi desa mereka. Terdapat 53% petani mengatakan bahwa tidak pernah dikunjungi penyuluh pertanian bahkan sebelum Covid-19. Petani sebelum dan pada masa pandemi juga mendapatkan sumber informasi dari pelatihan-pelatihan offline. Perbedaannya, pada masa pandemi jumlah peserta dikurangi dan diterapkan protokol kesehatan yang ketat. Petani yang tidak memiliki ponsel atau kuota internet, sehingga negara menyediakan sumber informasi melalui TV dan radio. Pada masa pandemi, program ini ditambah dengan informasi pemetaan lokasi input dan pemasaran, informasi cuaca, dan penanganan pascapanen. Diperlukan penguatan jaringan sosial dan kepercayaan antara penyuluh, petani, dan pemangku kepentingan lain. Hal ini diharapkan membuka peluang dalam mengatasi kesulitan yang dialami petani selama masa pandemi. Kondisi ini diperuntukan bagi petani yang tidak memiliki ponsel dan tidak terdedah internet dapat mengakses terhadap sumber informasi pada masa pandemi Covid-19.