[caption id="attachment_328624" align="aligncenter" width="319" caption="Bupati Sambas, dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.PH"][/caption]
Sambas - Tuntutan akan kualitas dan akses pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Keterbukaan informasi dan pengaruh media masa membuka cara pandang dan pola masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik dan berkualitas di Indonesia. Pemerintah sejak tahun 2009 telah mengesahkan Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan undang-undang ini diharapkan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik di Indonesia.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mendukung diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2009 tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai penyelenggara pelayanan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat telah melakukan banyak pembenahan dan inovasi untuk menciptakan pelayanan, melalui kebijakan “one agency, one innovation”. Dimulai sejak tahun 2013, kebijakan tersebut diimplementasikan dengan diselenggarakannya kompetisi inovasi pelayanan public.
Banyak praktik baik yang telah dilakukan Pemda, baik dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pendampingan yang dilakukan oleh mitra-mitra pembangunan tersebut, salah satunya adalah KINERJA - USAID. Untuk mewadahi, menampilkan dan saling berbagi pengalaman antar daerah, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bersama program-program yang dibiayai oleh lembaga donor bekerjasama menyelenggarakan Simposium Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia pada tanggal 16-17 Juni 2014 di Jakarta.
Tujuan kegiatan ini secara umum adalah mengumpulkan para pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam upaya bersama untuk mempromosikan perbaikaan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Secara khusus kegiatan bertujuan untuk: (a) Menampilkan praktik-praktik baik dalam pelayanan publik untuk meningkatkan pemahamanberbagai pemangku kepentingan; (b) Merumuskan saran kepada instansi pemerintah pusatdan daerah untuk memperbaiki kebijakan peningkatan pelayanan publik; dan (c) Memberikan peluang kepada penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan inovasi dan replikasi pelayanan publik;
Bupati Sambas, dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.Ph salah satu kepala daerah yang mendapatkan penghargaan oleh KemenPANRB. Kementerian yang di nakhodai oleh Azwar Abubakar tersebut mengundang Bupati Sambas untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut memberikan Model Praktek baik dalam Melakukan Inovasi Pelayanan Publik. Secara khusus Bupati Perempuan Pertama di Kalimantan Barat ini akan membagikan materi kepada sekitar 300-an peserta tentang Peran Multi Stakeholders Forum (MSF)/Forum Multi Pihak dalam pelayanan public. Pada kelompok yang sama Bupati Barru, Aceh memberikan materi tentangPeran fasilitator dalam inovasi dan Jana Hertz tentang praktek baik akuntabilitas pemerintah.
Firmansyah MS, Media Spesialist Nasional Office (NO) Kinerja-USAID ketika datang di Pontianak (3/6) lalu membenarkan hal tersebut. “Iya, Bupati Sambas akan membagikan praktek baik tentang peran MSF dalam pelayanan public. Sambas menjadi satu-satunya Kabupaten yang mewakili Kalbar dalam kegiatan ini” terang pria asal Betawi ini kepada Fasilitator Media (Fasda) Kinerja-USAID, Jepriadi.
Menurut Rissa Nisfurianti, Kasi Keserjahteraan Rakyat Bappeda Kabupaten Sambas bahwa benar Bupati diundang dalam Simposium Nasional tersebut. Ia menambahkan bahwa sebelumnya, pada tahun 2012 dan 2013 Bupati juga di undang untuk memberikan Praktek baik tentang Peran MSF dalam Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif Kabupaten Sambas,” terangnya.
Jepriadi, Fasilitator Media/Jurnalis Warga Kabupaten Sambas.