Lihat ke Halaman Asli

PMA garmen dan Sepatu matikan UMKM Mebel Ukir di Jepara

Diperbarui: 31 Mei 2017   18:18

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

KEBIJAKAN EKONOMI RMJP di JEPARA YANG NGAWUR, TANPA KAJIAN DAMPAK ! 

Gencarnya investasi PMA garmen, Tas dan Sepatu di Jepara yang akhir akhir ini masuk ke Kab Jepara, Jateng adalah suatu kebijakan ngawur, tanpa kendali dan tanpa analisa dampak ekonomi dan dampak sosial. Bupati dan tim Bapeda serta Perekonomian di Jepara, tidak melakukan kajian mendalam untuk melakukan seleksi dan pegendalian, lebih lebih dari BKPM dan jajarannya di Pem. Pusat di Jakarta. yang sama sekali buta dengan keadaan Sosial Ekonomi di Jepara.  Yang penting buat mereka ini target grafik statistik angka nilai Investasi naik.  Persoalan dampaknya tidak dipikirkan, yang penting investasi PMA masuk?  Maka berbondonglah investor Asing dari Tiongkok dan Korea ke Jepara.  

APA SAJA POINT INTEREST BAGI ASING untuk INVEST DI JEPARA ? 

1. Harga Tanah relatip murah 200-300 rb/m2, sedangkan di Jabodetabek dan Jabar 800rb-2 juta/m2 .

2. Upah Buruh murah, UMK Jepara 1,3 - 1,6 jt / bulan, sedangkan di Jabodetabek dan Jabar 2,7 jt - 3,2 jt/bulan.

3. Kontrol Pemda dan disnaker di Jepara tentang pelaksanaan peraturan perburuhan masih sangat lemah. sehingga sangat longgar untuk langgar tidak bayar           lembur, target kerja yang tinggi,  jam kerja lebih, tidak beri jamsostek,  tidak laksanakan K3,  tidak jamin kesehatan/Askes atau BPJS, serta hak hak buruh lainnya. 

4. Aktivis Serikat Buruh dan Ormas serta LSM di Jepara masih sangat minim dan lemah, sehingga jarang ada tuntutan dari buruh. 

5. Tidak adanya kantor imigrasi di Jepara, sehingga sangat mudah mendatangkan Naker Asing Cina dan korea dengan visa turis/bisnis. 

6.  Lemahnya pengawasan Pemda dan dinas LH  dalam urusan Limbah, khususnya limbah B3,  sehingga leluasa Polusi atau buang limbah tanpa treatment. 

7.  Rendahnya SDM Pem. desa dan lingkungan sehingga tuntutan CSR dan Comdev tidak perlu high cost. bahkan jika perlu nihil. 

8.  Masih korup dan doyan Suap dari oknum pejabat pemda dan dinas di Jepara, sehingga segala pelanggaran dan protes lingkungan/LSM bisa diredam. 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline