Transformasi Sektor Kelapa Sawit: Peran BPDPKS dalam Mendukung Net Zero Emission dan Peningkatan Penerimaan Negara

Sektor perkebunan kelapa sawit adalah sektor strategis Indonesia. Indonesia mengalami revolusi perkebunan kelapa sawit dalam beberapa tahun ini. Hal ini terlihat dari pesatnya pertumbuhan sektor kelapa sawit. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas area kebun kelapa sawit nasional sudah mencapai 16,8 juta hektare (ha) pada tahun 2023. Hasil analisis data tersebut menyatakan terdapat pertumbuhan kebun kelapa sawit sebesar 56,5% dibanding 2014.

Berkembangnya perkebunan kelapa sawit terjadi karena adanya potensi besar yang dapat diberikan oleh sektor kelapa sawit. Potensi besar itu mencakup kontribusi sektor kelapa sawit bagi pembangunan berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Secara ekonomi, industri kelapa sawit berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menghasilkan pendapatan devisa dan pembangunan daerah, serta penyerapan tenaga kerja. Di sisi sosial, industri minyak kelapa sawit berperan dalam pembangunan pedesaan dengan mengurangi kemiskinan, menyeimbangkan pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kesenjangan pendapatan. Dari sudut pandang ekologi, perkebunan kelapa sawit berkontribusi melalui perannya dalam menyerap, menghasilkan, meningkatkan biomassa lahan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Untuk memastikan industri kelapa sawit Indonesia dikelola dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sehingga mampu memberikan kontribusi positif pada ekonomi nasional dan lingkungan global, pemerintah Indonesia membentuk sebuah lembaga, yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pembentukan BPDPKS ini adalah wujud pelaksanaan pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yaitu menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan (CPO Supporting Fund) yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan. BPDPKS saat ini memiliki peran penting dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) di Indonesia dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara.

Kelapa sawit dianggap sebagai komoditas yang paling siap mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050 di sektor industri. BPDPKS aktif dalam mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit yang menjadi kunci dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050. BPDPKS berusaha memaksimalkan peran mereka dalam mendukung Net Zero Emission (NZE) dengan mengembangkan biodiesel berbahan bakar nabati (berasal dari kelapa sawit). Biodiesel berbahan bakar nabati (kelapa sawit) ini mampu menggantikan bahan bakar fosil sehingga emisi gas rumah kaca dapat berkurang. Selain itu, BPDPKS berusaha menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan dengan prinsip perkebunan ramah lingkungan. Prinsip perkebunan ramah lingkungan meliputi pemantauan deforestasi, penanaman ulang kebun kelapa sawit tua, dan penerapan teknik pertanian yang berdampak minimalis terhadap lingkungan. Terakhir, BPDPKS turut serta mendukung program riset dan pengembangan yang memiliki fokus pada inovasi energi terbarukan dari kelapa sawit. Riset dan pengembangan ini merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan solusi terhadap pengolahan limbah sawit menjadi sumber energi alternatif dan penggunaan minyak sawit pada berbagai produk energi ramah lingkungan.

Sektor kelapa sawit juga memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian negara, salah satunya penerimaan negara. BPDPKS turut memaksimalkan perannya agar sektor kelapa sawit mampu berkontribusi secara maksimal terhadap penerimaan negara. BPDPKS melakukan dan mengelola dana hasil pungutan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung program-program inovatif dan strategis, seperti biodiesel, yang mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit. BPDPKS juga turut menjaga stabilitas harga CPO (Crude Palm Oil) yang bertujuan untuk mendorong daya saing produk kelapa sawit Indonesia sehingga peningkatan devisa negara dapat terlaksana. BPDPKS juga ikut serta mendukung pertumbuhan industri hilir kelapa sawit di dalam negeri. Dengan adanya hal ini, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pajak, dan pertumbuhan ekonomi akan turut berkembang sehingga berdampak positif pada penerimaan negara.

Paparan di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki peran vital dalam berbagai hal pada sektor kelapa sawit, seperti mendukung Net Zero Emission (NZE) dan meningkatkan penerimaan negara. Dengan upaya berkelanjutan dari BPDPKS, Indonesia diharapkan mampu mencapai target Net Zero Emission (NZE) dan meningkatkan pendapatan nasional melalui sektor kelapa sawit yang dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.