Berulangkali Prabowo mengatakan soal kebocoran. Menimbulkan kepanikan massa, setidaknya di kalangan pendukungnya. Jokowi pun langsung menepis dan melakukan serangan balik. Ia meminta Prabowo membuktikan mana yang bocor dan menunjukkan buktinya.
Kekhawatiran Prabowo barangkali ada benarnya. Namun, jika ia terus saja mengulang kata itu dan tidak menyuguhkan bukti konkret, maka hanya akan dianggap angin lalu. Apalagi jurus ini sudah digunakan pemilu sebelumnya.
Seharusnya ia menempuh jalur hukum yang sudah tersedia dan menyodorkan bukti-bukti konkret. Peraturan perundang-undangan yang telah disusun dibuat untuk itu. Ini akan lebih baik daripada menimbulkan kepanikan massa.
Kecuali jika memang jalur hukum sudah ditempuh dan tidak menghasilkan penindakan sesuai yang diharapkan, tentu cara lain dengan mempublikasikannya. Tujuannya untuk menekan penegak hukum mengusut tuntas.
Apalagi KPK telah membantahnya. Prabowo mendapat legitimasi setelah ada pemberitaan KPK menemukan 'kebocoran' yang sebenarnya bukan seperti yang dimaksud Prabowo. KPK hanya berpikir seharusnya APBN dapat lebih tinggi dibanding yang saat ini ada. Namun tidak serta merta dianggap kebocoran. Cukup dengan mengkaji ulang regulasi perekonomian untuk menggenjotnya. Dan jelas Prabowo tidak mengarah ke hal-hal semacam ini.
