Kemiskinan salah satu persoalan yang saat ini banyak dibicarakan. Hal tersebut menjadi masalah utama yang berkaitan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Persoalan ini menjadi masalah serius yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini.
Pemerataan infrastruktur di Indonesia tidaklah merata, bisa dilihat dengan adanya pembangunan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Jawa, Papua, dan Kalimantan. Di Jawa banyak sekali infrastruktur yang dibangun, seperti jalan tol, perusahaan besar, mal, dan lain sebagainya. Sedangkan, daerah di luar Jawa belum sepenuhnya pemerintah membangun infrastruktur tersebut. Namun, faktanya infrastruktur memiliki peran penting dalam mendorong ekonomi kerakyatan dan menurunkan angka kemiskinan.
Selain itu, infrastruktur yang merata dapat memberikan peluang ekonomi yang lebih luas. Ketika akses jalan, listrik, jaringan komunikasi, dan kawasan industri tersedia dengan baik, maka masyarakat akan lebih mudah mengembangkan usaha mereka."
Dalam hal ini, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang masih tertinggal, terutama di luar Pulau Jawa. Dengan adanya infrastruktur yang baik, kegiatan perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik dan pada akhirnya hal ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Peran masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Partisipasi aktif dalam menjaga dan memanfaatkan infrastruktur secara efektif sangat penting. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk memastikan infrastruktur tersebut tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang.
Dalam prakteknya, pemerintah seringkali tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur. Seperti halnya pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya seringkali dilakukan tanpa melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaannya. Akibatnya, infrastruktur yang dibangun tidak selalu sesuai dengan kebutuhan, sehingga kurang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat setempat.
Disamping itu juga pajak yang tiba- tiba naik akibat pembangunan yang banyaknya pendanaan yang dari pemerintah di korupsi oleh para dewan rakyat.
Pada kenyataannya banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang diprotes oleh masyarakat, seperti penggusuran lahan warga setempat untuk dijadikan jalan tol atau kawasan industri ilegal. Sehingga, banyak sekali masyarakat yang dirugikan akibat kegiatan tersebut, seperti hilangnya lahan warga yang menyebabkan kegiatan ekonomi mereka terhenti. Hal tersebut membuat banyak pengangguran akibat hilangnya pekerjaan.
Adapun kebijakan pemerintah yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut:
1. Pembangunan Infrastruktur yang merata: pemerintah harus memastikan pembangunan Infrastruktur seperti jalan, listrik dan, aliran internet menjangkau daerah yang tertinggal. Dengan begitu, akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
2.Pengembangan Infrastruktur Digital: memperluas akses internet yang dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam ekonomi berbasis digital dan memanfaatkan pasar online. Hal ini akan membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.