Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kian Sejahtera

Kondisi masyarakat bermata pencaharian di sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya memprihatinkan, kini telah berangsur-angsur mengalami perubahan. Masyakarat tersebut kian sejahtera, seiring dengan digulirkannya beberapa program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Upaya percepatan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang disandingkan dengan program Ekonomi Biru (Blue Economy) dan Minapolitan telah berhasil mendorong peningkatan taraf perekonomian masyarakat yang berusaha di sektor kelautan dan perikanan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hasil Sensus Pertanian tahun 2013 menyebutkan bahwa pendapatan rumah tangga (Ruta) masyarakat yang berusaha di sektor perikanan menempati rangking pertama, mengungguli masyarakat yang bergerak di sektor pertanian lainnya.

Nilai tertinggi itu diraih bidang usaha ikan hias dengan pendapatan rata-rata mencapai Rp 50,84 juta pertahun. Disusul, usaha budidaya ikan di perairan umum Rp 38,4 juta per tahun, budidaya ikan tambak/payau Rp31,31 juta serta budidaya ikan kolam air tawar Rp 29,30 juta/tahun.

Sementara pendapatan rata-rata pelaku usaha perkebunan Rp 20,44 juta/tahun, hortikultura Rp 17,71 juta/tahun, peternakan Rp 14,56 juta/tahun, dan bahkan padi dan palawija hanya Rp 10,49 juta/tahun.

Ini tentunya sebagai bukti, bahwa dibanding petani maupun peternak, pelaku usaha perikanan lebih sejahtera. Hebatnya, prestasi ini dicapai tanpa ada bantuan subsidi dari pemerintah.

Hasil serupa ditunjukan program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (PKN), yang merupakan amanat dari Keppres No. 10 Tahun 2011 dalam merealisasikan program pro rakyat. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai salah satu indikator kesejahteraan nelayan terus meningkat seiring dijalankannya program ini.

Selama dua tahun terakhir nilainya selalu menyentuh diatas 100, tercatat NTN tahun 2013 adalah 105. Nilai tersebut sudah jauh lebih tinggi dibanding Nilai Tukar Petani (NTP) secara umum yang nilainya di bawah 100.

Sejak digulirkannya program PKN di tahun 2011, pemerintah berhasil merealisasikan berbagai capaian positif dalam penguatan sarana dan prasarana di PP/PPI. Seperti telah dibangunnya pabrik es sebanyak 60 unit, lalu diikuti dengan berdirinya cold storage sebanyak 30 unit dan solar packed dealer nelayan (SPDN) sebanyak 96 unit.

Program ini secara konsisten terus menyisir 816 pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan (PP/PPI).  Tercatat, sepanjang tahun 2011 telah dikembangkan 100 unit PP/PPI. Kemudian pada tahun 2012, terdata sebanyak 400 unit PP/PPI yang terdiri dari 1.426 desa dengan 112.037 rumah tangga nelayan tak mampu telah dijangkau program ini. Sedangkan  di  tahun 2013, sebanyak 200 unit PP/PPI dan di tahun 2014 sebanyak 116 unit PP/PPI pun tak luput dari sentuhan program PKN.

Baru-baru ini program Minapolitan telah mendapat apresiasi yang luar biasa dari BAPPENAS. Minapolitan ditetapkan sebagai salah satu role model pembangunan kewilayahan yang bisa menjadi contoh bagi sektor-sektor yang lain.

Bahkan pencapaiannya dapat mendahului dari agroindustri yang telah terlebih dahulu digulirkan. Sebagai gambaran, program agropolitan yang tengah dilaksanakan untuk pembangunan sektor pertanian saat ini merupakan turunan dari konsep minapolitan KKP.

Selain Minapolitan, dua program strategis lainnya yakni Industrialisasi Kelautan dan Perikanan danEkonomi Biru juga berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Ketiga program tersebut dilaksanakan secara bersinergi dalam rangka membangun kelautan dan perikanan yang berkedalutan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Semisalnya, produksi rumput laut yang terus meningkat disikapi dengan pendirian pabrik pengolahan rumput laut.

Keberadaan pabrik dapat meningkatkan nilai tambah produk rumput laut, selaras dengan tujuan program industrialisasi perikanan dengan pendekatan Ekonomi Biru. Diantaranya dalam meningkatkan produktivitas, nilai tambah produk serta meningkatkan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya berkelanjutan dan ramah lingkungan. (DS).