Munculnya kebijakan liberalisasi perdagangan merupakan salah satu dampak dari globalisasi di bidang ekonomi perdagangan. Kebijakan liberalisasi perdagangan dibuat untuk meningkatkan efisiensi perekonomian negara. Indonesia melihat liberalisasi perdagangan memiliki dua sisi, sebagai tantangan dan peluang baru dalam meningkatkan nilai perekonomian Indonesia.
Liberalisasi perdagangan dapat terwujud jika didorong secara nasional. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Indonesia adalah keikutsertaannya dalam perjanjian internasional FTA (Free Trade Agreement). Kondisi dimana perdagangan semakin dibuka lebar sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor-impor negara, Hal ini didukung oleh konsumsi domestik namun hal ini hanya akan meningkatkan konsumtifitas dan angka impor, maka dari itu juga diperlukan pemberdayaan oleh pemerintah dari sisi kebijakan nasional yang mendukung terhadap jembatan perdagangan bebas antar negara,
Keikutsertaan Indonesia di dalam FTA (Free Trade Agreement) menjadi perdebatan. Dikarenakan kondisi negara Indonesia sebagai negara berkembang. Dikarenakan FTA (Free Trade Agreement) bersifat hegemonik yang muncul secara natural. FTA (Free Trade Agreement) yang mayoritas dicetuskan oleh negara maju yang akan menguntungkan mereka dari sisi produk yang mereka produksi dan yang akan di impor ke negara berkembang.
Di sisi lain negara berkembang merasa bahwa FTA (Free Trade Agreement) harus diterima meskipun tidak memberikan hal-hal yang sebenarnya negara berkembang butuhkan sepenuhnya. Kembali ke sifat FTA (Free Trade Agreement) yang hegemoni, dimana hal ini muncul secara alami (sehingga tidak terdapat celah untuk mempertanyakan apakah ada hal yang salah atau janggal) namun sebenarnya telah di design oleh negara-negara maju untuk meraup keuntungan pribadi dengan eksploitasi sebesar-besarnya terhadap negara berkembang.