Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan public Perubahan paradigma administrasi dalam menghadapi era globalisasi saat ini perlu dilakukan pada berbagai dimensi.
Dimensi pertama, menyangkut perilaku birokrasi. Perilaku birokrasi baik individual maupun institusional sangat dipengaruhi oleh pandangan terhadap "kekuasaan" (power/authority). Dimensi kedua, reorientasi dalam filosofi administrasi negara itu sendiri. Dilihat dari dimensi ini, pendayagunaan aparatur negara meliputi tiga hal, yaitu:
1) Pengenalan secara mendalam berbagai "basic fundamentals" tentang administrasi baik yang menyangkut komponen maupun elemennya dengan cara berpikir sistematis dan rasional;
2) Merupakan berbagai paradigma untuk pegangan dalam operasional basic fundamentals sebagai instrumen analisis;
3) Penetapan obyek penerapan yang dipandang kritis dalam keberhasilan upaya yang meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas aparatur negara.
Terselenggaranya tata pemerintah yang baik (good governance) merupakan cita- cita yang terus berproses untuk diwujudkan di berbagai tingkat pemerintahan. Kepemerintahan seperti itu dilandasi oleh tegaknya prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, baik dalam pengelolaan kebijakan maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Adanya jarak (gap) antar generasi biasanya pembaruan sedikit terhambat. Banyak faktor yang menjadi penyebab, diantaranya senioritas yang sulit menerima ide baru dan dianggap menganggu kenyamanan dalam bekerja. Oleh sebab itu, untuk mencapai pemerintahan yang baik maka tidak bisa untuk menghilangkan salah satu dari kedua kelompok tersebut. Kolaborasi bisa menjadi sebuah solusi untuk hal tersebut, dengan kebijaksanaan kaum terdahulu dapat berjalan bersamaan dengan ide-ide baru yang dapat menjadikan pekerjaan berjalan lebih efektif dan efisien.
Seiring perjalanan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sering kali tercatat dalam sejarah mengenai perbedaan pemahaman antar generasi yang kemudian malah menciptakan gerakan yang lebih baik karena hal itu. Tak jarang kaum muda bergerak lebih dulu sehingga menginspirasi kaum tua dalam mengambil keputusan atau melakukan gerakan lain. Salah satu contoh adalah terjadinya sumpah pemuda yang menjadi pemicu semangat untuk mendirikan Negara Indonesia.
Tetapi hal tersebut terus terjadi pada pemerintahan saat ini. Dengan banyaknya aparatur baru untuk menggantikan pegawai lama yang sudah pensiun, terkadang tidak memberikan perubahan signifikan karena adanya senioritas yang berlebih, yang membuat tertahannya pembaharuan dan malah memamah biak ide-ide lama.
Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, kebijakan pengembangan sumber daya aparatur negara ini telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) sampai Peraturan Daerah (Perda) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.