Sekolah VS Persamaan

Tak dapat dipungkiri lagi dan sudah menjadi bagian dari sifat manusia bahwa manusia memiliki sifat tamak, ketika melihat rumput tetangga lebih bagus maka dia pun berkeinginan untuk memiliki rumput yang sama bagusnya dengan tetangga bahkan ingin melebihi. Dan hal seperti itu sudah sejatinya kodrati manusia, walaupun akan mendatangkan beberapa efek baik efek positif atau negative.

Namun bila segala hal dalm memperoleh rumput yang lebih bagus dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan seharusnya, maka hal itu menjadi luarbiasa atau diluar kewajaran.

Seperti halnya yang  terjadi sekarang bahkan mungkin pernah terjadi dari beberapa decade lalu  di lingkungan pekerjaan Pemerintahan Daerah, penulis merasa sedikit heran dengan kasus yang terjadi di lingkungan tempat kerja yang ada di daerah penulis.

Setiap pegawai sudah semestinya ingin memiliki gaji dan tunjangan yang besar, namun di dalam setiap lingkungan kerja sudah tentu memiliki standar atau aturan dalam pemberian gaji sesuai dengan jabatan dan pendidikan yang telah ditempuh pegawai.

Dengan melihat nilai rupiah yang tercantum dalam setiap slip gaji, mereka terpicu untuk meningkatkan jenjang pendidikannya agar berpengaruh dalam pendapat perbulannya, yang tadinya dia hanya lulusan SMA kemudian dia melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, dan itupun menjadi tuntutan pula agar sumber daya manusia pegawai pun semakin terasah dan lebih memahami ruang lingkup pekerjaannya.

Hanya yang menjadi ketidak wajaran di sini adalah ada beberapa kasus yang menurut penulis itu terasa janggal. Memang di negeri ini di berlakukan adanya Ujian Persamaan baik setarap SD, SMP, atau SMA bagi warga yang pernah mengalami putus sekolah dan ingin mengulangnya di kemudian hari agar memperoleh Sertifikat Ujian/Ijazah. Sebenarnya hal ini sah-sah saja dilakukan, namun bagi pegawai pemerintahan hal ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki jenjang pendidikan yang dapat mempengaruhi nilai jabatan mereka, namun yang mejadi point permasalahannya apakah dengan ujian persamaan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya atau hanya untuk mengejar ketertinggalan pendidikannya masa dulu demi menambah penghasilan dengan mengikuti ujian persamaan ini ???. Sebab dalam mengikuti ujian persamaan ini toh mereka tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka peroleh saat mengenyam bangku sekolah mereka hanya mengikuti ujian dengan membayar sejumlah uang  yang sudah ditentukan, dan memperoleh ijazah. seperti beberapa kejadian yang sudah ada.

Ada salah satu kejadian, dan mungkin banyak dialami oleh pegawai pemerintah, dan ini nyata terjadi saat ini. Salah satu pegawai pemerintah saat itu dia hanya berijazahkan lulusan SD, kemudian karena ingin menaikkan jabatan/golongan maka pegawai tersebut mengikuti ujian persamaan setarap SMP, bahkan sampai mengikuti ujian persamaan setarap SMA. Setelah dia mendapatkan ijazah persamaan setarap SMA dia mendaftarkan diri kuliah karena mengejar jabatan/ golongan yang lebih tinggi. Di sini penulis merasa miris, bagaimana dia bisa menyesuaikan dalam penerimaan mata kuliah saat ini sedangkan untuk lulus SMP atau SMA dia hanya mengikuti ujian persamaan, dan sudah tentu akan melahirkan hal-hal yang tidak wajar pula nantinya.

Dan secara tidak langsung menurut penulis dengan adanya ujian persamaan seperti ini mendidik warganya untuk menjadi malas untuk memperoleh pendidikan secara formal. Dengan dalih ‘orapopo sekarang sekolah gak bener toh nanti juga bisa ikutan ujian persamaan toh.’ Bahkan ada beberapa blog atau website yang secara terang-terangan menawarkan program ujian persamaan ini  dengan memberikan beberapa tawaran menarik seperti "Biaya dapat dicicil,".

[caption id="attachment_319515" align="alignleft" width="300" caption="image from google"][/caption]