Keterlibatan pemerintah dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan nasional membutuhkan sebuah pengeluaran yang terjadi pada setiap tahunya yang mana bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bisa diartikan sebagai perencanan keuangan tahunan pemerintahan yang mana telah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat yang mana memuat daftar yang terperinci serta sitematis yang mana dalam rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun.
ABPN sendiri juga merupakan sebuah alat yang digunakan pemerintah dalam mengelola dan mengatur sebuah perekonomian negara yang mana memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembangunan nasional sehingga dapat diharapkan mampu mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik.
Pemerintah dalam melakukan pembuatan anggaran memerlukan prosedur, pastinya prosedur tersebut berbeda seperti contohnya pada sektor swasta, yang mana sebuhan pemasukan atau pendapatan berasal dari perusahaan yang dikelolah sehingga memiliki sifat tertutup terhadap publik, sementara kebalikannya pada sektor pemerintahan atau publik pendapatan atau pemasukan justru diharapkan untuk dapat diinformasikan atau dipublikasikan kepada seluruh publik untuk bersama-sama untuk ikut membantu dalam berdiskusi supaya diharapkan muncul sebuah saran atau pendapat yang diharapkan mampu menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan dalam pengelolaan dana publik untuk melaksanakan sebuah program-program yang didanai dari uang negara baik dalam jangka waktu pendek ataupun panjang demi terciptanya sebuah tujuan nasional.
Dalam melakukan belanja negara harus memiliki tingkat efisien demi meningkatkan kebutuhan yang baik dari ketentuan jumlah yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan yang ingin di perbelanjakan. Seperti halnya dalam ketepatan penentuan kebutuhan pada sektor pendanaan seperti sebuah pembangunan infrastruktur yang di danai oleh negara demi memberikan sebuah dukungan daya saing.
Dalam melakukan proses pengembangan sebuah perencanaan Infrastruktur yang dapat menunjang segala kegiatan-kegiatan pada publik. Adanya sebuah infrastruktur memberikan sebuah kemudahan untuk masyarakat sehingga dapat meningkatkan kapa sitas dalam melangsungkan kegiatan sosial maupun ekonomi, maka dengan itu maka dapat mengembangkan dan meningkatkan perekonomi dalam suatu wilayah. Sehingga dengan adanya sebuah infrastruktur dapat menjadikan hal penunjang dalam perkembangan pembangunan
Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah terkait dengan Peranan APBN sebagai Penggerak Utama dalam mewujudkan dan mengembangkan sebuah infrastruktur. Maka, perlu kita ketahui terkait dengan pembangunan infrastruktur hijau yang mana sistem fisik yang dapat menyediakan seperti sarana-sarana yang berupa sarana transportasi, bangunan, jaringan telepon dan listrik yang dimana digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masnyarakat baik kebutuhan ekonomi maupun sosial.
Selain itu juga terdapat tujuan didiriakannya infrastruktur yang mana untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas hidup yang dimana dikatakan konsisten dalam pembangunan infrastruktur tersebut merupakan faktor penting yang harus dilakukan agar mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan ini kita akan menyelaskan beberapa bentuk contoh peran APBN dalam mewujudkan pengembangan pembangunan infrastruktur hijau. Berbicara terkait dengan pembahasan ini tidak mungkin dapat terlepas dari pembiayaan terkait dengan perubahan iklim dan kementerian keuangan yang memiliki peranan yang sangat penting.
Pada sebuah tindakan yang di lakukan oleh Kementerian Keuangan dalam menata sebuah perencanaan Green Planning and Budgeting Strategy for Indonesia's Sustainable Development (GPB Strategy), dalam menangani kelanjutan atas lahirnya sebuah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 terkait sebuah Rencana Aksi Nasional pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).
Yang mana sudah tercantum dalam GPB Strategy berisi sebuah kebijakan-kebijakan pembangunan yang Pemerintah mengkonsentrasikan perencanan pada mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pertumbuhan jangka panjang dan lingkungan yang ada pada RPJMN.
Pada saat proses pengelolahan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan terhadap program-program GPB seperti melalui belanja pemerintah, insentif fiskal, pelibatan sektor keuangan, dan peraturan perundang-undangan.