Lihat ke Halaman Asli

Jati Kumoro

nulis di podjok pawon

Prabowo akan Melakukan "People Power"?

Diperbarui: 3 Mei 2019   10:51

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Analisis Cerita Pemilih. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Prabowo dengan BPN nya tak akan berhasil membuktikan kecurangan pilpres 2019 yang katanya terstruktur, sistematis dan masif (tsm). Semua pernyataan tentang kecurangan yang seperti itu hanya isapan jempol belaka.

Oleh ketidak mampuannya dalam membuktikan adanya kecurangan yang sifatnya tsm tersebut, maka Prabowo mengambil langkah segera mendeklarasikan dirinya sebagai pemenang dalam pilpres 2019.

Langkah yang lain adalah membuat pernyataan yang mengatakan bahwa lembaga-lembaga surveiy yang mengeluarkan QC memenangkan Jokowi sudah tidak jujur dan memanipulasi data. Oleh karena itu hasil QC pun ditolak dan mengajak semua pendukungnya untuk tidak mempercayai lembaga-lembaga  survey yang kredibel dan telah diverifikasi KPU tersebut.

Tidak hanya itu saja, Prabowo pun juga berencana mengadakan gerakan yang dinamakannya gerakan "Bhinneka Tunggal Ika". Tujuan gerakan ini adalah untuk mendesak KPU, Bawaslu maupun MK nantinya agara bagaimana caranya supaya Prabowo yang menang dan menjadi presdiden. Orang yang dipasrahi untuk memimpin gerakan ini adalah Yusuf Martak ketua GNPF.

GNPF  bersama-sama dengan FPI dan PA212 kemudian mengadakan acara yang disebutnya sebagai Ijtima Ulama 3 dan Tokoh yang dihadiri oleh orang-orang yang tergabung dan pendukung BPN Prabowo-Sandi. Hasil dari Ijtima Ulama 3 dan Tokoh ini ada 5 pernyataan atau rekomendasi untuk BPN.

Isi 5 pernyataan itu singkatnya adalah menyatakan adanya kecurangan yang sifatnya tsm dalam pemilu 2019, meminta BPN melakukan tindakan yang legal konstitusianal untuk memprosesnya,  mendesak KPU dan Bawaslu agar mendiskualifikasi paslon Jokowi-Ma'ruf,  meminta agar umat dan masyarakat mengawal hasil pilpres dan melawan segala bentuk kecurangan pilpres sebagai bentuk amal ma'ruf nahi munkar yang sah dan legal secara konstitusional.

Sekali lagi, sebagaimana saya sebutkan di atas, BPN Prabowo akan sulit menemukan kecurangan yang sifatnya tsm dalam pemilu, terutama pilpres 2019 ini.  Jadi kemungkinan besar langkah mereka selanjutnya adalah pengerahan massa (people power) sebagaimana yang telah diusulkan oleh AR ataupun HRS. Pengerahan masa yang dikatakannya sebagai bentuk amal ma'ruf nahi munkar untuk melawan kecurangan dalam pemilu 2019.

Pengerahan massa yang tujuannya untuk memancing perhatian dunia internasional dengan harapan bisa mempengaruhi hasil pilpres 2019. Yang pada akhirnya akan membawa Prabowo menjadi presiden. Akankah berhasil?

Jawabnya tidak! Pengerahan massa hanya akan diikuti oleh anggota GNPF, FPI, PA212 dan loyalis Prabowo dan Amin Rais. Jumlahnya pun juga tak akan banyak. Jika mereka berbuat anarkhis maka akan berhadapan dengan TNI dan Polisi yang sudah menyatakan netral dan akan menghadapi segala bentuk tindakan yang inkonstitusional.

Dunia internasional juga tak akan terpengaruh oleh gerakan pengerahan massa Prabowo. Mereka bahkan telah memuji keberhasilan pemilu 2019 yang diadakan di Indonesia. Beberapa kepala negara malah sudah mengucapkan selamat kepada Jokowi yang dipandangnya telah berhasil memenangkan pilpres 2019.

Seperti itulah kiranya skenario yang akan dilakukan Oleh Prabowo dan BPN-nya jika tidak bisa legowo menghadapi kenyataan bahwa dirinya sudah kalah di  pilpres 2019. Citra Prabowo sebagai seorang yang menganggap dirinya patriotik dan nasionalis serta lebih dari TNI akan lenyap. 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline