Politik etis atau bisa disebut dengan politik balas budi, merupakan suatu kebijakan politik dari pemerintahan Belanda tepat pada 17 September 1901 saat menjajah Indonesia. Kebijakan tersebut yang berisi program-program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terdapat tiga program yang ditetapkan oleh pemerintahan Belanda, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi.
Kenapa pemerintahan Belanda memutuskan untuk mewujudkan politik etis? Sebelum tahun 1901, pemerintahan Belanda hanya ingin mementingkan tuntutan ekonomi dan eksploitasi kekayaan Indonesia. Namun, pada pidato Ratu Wilhelmina -- penguasa yang mendirikan kebijakan politik etis, pemerintahan Belanda memutuskan untuk menyeimbangkan unsur penjajahan dengan unsur "kewajiban moral". Hal tersebut menyebabkan sisi pro dan kontra terhadap pendidikan masyarakat Indonesia.
Di program edukasi, pendirian sekolah telah menjadi prinsip dasar dari pelaksanaan politik etis sehingga pemerintahan Belanda membangun banyaknya sekolah di Indonesia seperti sekolah SMP Meer Uitgebreid Lagere School Onderwijs (MULO), sekolah SMA Algemeen Metddelbare School (AMS), sekolah kedokteran School tot Opleiding Van IndienArtsen (STOVIA), sekolah teknik Technical Hoogere School (THS) Bandung, sekolah hukum Legal Hoogere School (RHS), dan lain-lain. Pendirian dari sekolah-sekolah tersebut yang didasarkan pada kebutuhan Belanda akan staf sipil, medis dan milliter. Ditambah lagi, tujuan untuk mengurangi jumlah buta huruf pada kalangan pribumi dan meningkatkan sumber daya manusia.
Akan tetapi, pemerintahan Belanda yang awalnya membangun edukasi untuk semua golongan, namun pada akhirnya, hanya pria-pria bangsawan yang diizinkan untuk bersekolah. Untungnya, meskipun hanya beberapa kalangan saja yang dapat mengakses pendidikan, dari pria-pria yang bersekolah tersebut berhasil membangun organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische partij, dan lain-lain.
Kesimpulannya, politik etis ada sisi positif dan negatifnya. Dampak negatifnya pada pendidikan, yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan elit-elit dan bangsawan saja. Namun, golongan tersebut lah yang mampu mengatasi ketidaksetaraan tersebut dan berhasil membangun organisasi-organisasi modern yang merupakan langkah pertama menuju kemerdekaan Indonesia.
Kata kunci: Politik etis, pendidikan, edukasi
