Masyarakat pasti masih mengingat kisah dari PDI (Partai Demokrasi Indonesia) pada saat jaman Orde Baru dibawah kekuasaan Soeharto. Pada saat itu Pemerintahmembuat keputusan yang dinilai oleh banyak kalangan adalah keputusan yang kontroversial, dimana Pemerintah mengakuiPartai Demokrasi Indonesia dibawah Kepemimpinan Suryadi yang syah. Keputusan tersebut bertujuan untuk memecah Partai Demokrasi Indonesia dibawah Kepemimpinan Megawatiyang pada sedang naik Daun, dan banyak pendukungnya, dikarenakan masyarakat menginginkan adanya perubahan bagi Indonesia.
Dengan adanya 2 kubu dalam tubuh Partai berlambang Kepala Banteng yaitu PDI KubuMegawati dan PDI kubu Suryadi, akhirnya dengan Legowo Kubu Mengawati mengganti logo Partai Demokasi Indonesia dengan Kepala Banteng Moncong Putih didalam lingkaran dan menambahkan kata Perjuangan. Sedang kubu Suryadi menggunakan Logo Kepala Banteng didalam bingkai segi lima dan menggunakan nama Partai Demokrasi Indonesia.
Melihat kekisruhan yang dialami Partai Golongan Karya (Golkar) saat ini, bisa dikatakan serupa. Karena pemerintah ikut campur tangan, dikala ada 2 kubu yang masing-masing mengatakan dialah yang resmi dan di akui keberadaanya.
Apakah ini taktik balas dendam dari PDI Perjuangan dimana dulu partai tersebut pernah mendapat perlakuan demikian pada saat Partai Golongan Karya berkuasa? Masyarakat banyak berasumsi demikian mengingat Pemerintah ikut campur tangan urusan intern sebuah partai Politik.
Semua kembali kepada niat dan maksud para pemimpin, kami rakyat menginginkan kemajuan untuk negara Indonesia tercinta ini. Rakyat sudah apriori dengan semua Partai yang ada. Manis sekali janji-janji Partai Politik pada saat kampanye demi meraih simpati rakyat. Setelah sudah dipilih kenyataanya, hanya berebut jabatan dan Gaji sebagai anggota Dewan.
Indonesia saat ini miskin Pemimpin yang Negarawan, semua hanya berpikir untuk Partai dan Golongan saja. Kapan kita mendapat Pemimpin dan Wakil rakyat yang berjiwa Kenegarawanan dan bekerja untuk seluruh Rakyat Indonesia yang beragam Suku Bangsa, Ras dan Agama. Sedangkan negara tetangga kita sudah berpikir masa depan, kita masih ribut untuk memperebutkan Status dan Jabatan. Kapan berpikir untuk Rakyat?
